Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Jum'at, 30 Juli 2021 | 09:54 WIB
Ilustrasi bantuan sosial sebagai bentuk kompensasi penerapan PPKM. [dok]

SuaraJawaTengah.id - Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, tak dipungkiri berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Tak jarang banyak rakyat kecil yang menjerit menghadapi situasi sulit saat ini.

Memang sedari awal pandemi, pemerintahan Indonesia telah responsif dengan memberikan bantuan sosial (bansos) Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak wabah tersebut.

Meski begitu, penyaluran bansos Covid-19 di lapangan rupanya kerap tidak tepat sasaran. Hal ini sering juga dikeluhkan oleh masyarakat.

Tak tahan melihat penyaluran bansos tersebut tidak tepat sasaran, seorang warganet menuliskan surat yang ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo, gubernur dan bupati di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Lagi! Keluarga Rebut Paksa Jenazah COVID-19, Mau Makamkan Sendiri

Surat tersebut diketahui dalam unggahan foto di akun twitter @Mei2Namaku_, Kamis (29/07/2021). Adapun isi surat itu menyampaikan soal keluh kesah bansos Covid-19 yang tidak tepat sasaran.

Dalam suratnya, warganet ini menyarankan pemerintah dalam penyaluran bansos Covid-19 sebaiknya langsung disalurkan kepada masyarakat tanpa perantara beberapa pihak.

"Kepada Yth: Bpk. Presiden, Bpk. Gubernur, Bpk. Bupati. Dengan hormat, tolong pak kalau mau ngasih bantuan sosial Covid-19. Jangan lewat RT/RW dan perangkat desa," bunyi keterangan kalimat dalam surat tersebut.

"Biasanya warga tidak pernah dapat jatah, biasanya malah yang dapat sudara2 dan teman-teman dekat mereka yang dapat," sambungnya. 

Sontak unggahan foto tersebut langsung ramai menuai sorotan dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang justru membenarkan isi surat tersebut.

Baca Juga: Pilu Vino Terdengar Presiden, Eks Menteri Susi Pudjiastuti, Hingga Belva Devara

"Gw waktu bansos tahun lalu udah pernah inbox ke email kemensos masalah ini, tp sampe skrg gak ada jawaban, karena gw liat sendiri RT nya ngasih bansos sembako ke seseorang yg bukan warganya, padahal gw sendiri kena PHK dr juli tahun lalu sampe skrg gak masuk data," ujar akun @KangCil99080752.

"Apalagi buat yg status rumah ngontrak, jangankan bantuan, vaksin aja gak boleh," keluh akun @Sipia17.

"Memang tdk semua kayak gini tapi banyak, termasuk di desa mertua saya di Probolinggo. Di desa terpencil yg akses jalannya sampai kini msh amburadul seperti amburadulnya perangkat desa. Bansos tdk sepenuhnya di berikan. Bisa di cek di lapangan, mau protes mereka takut," sahut akun @AkekHera.

"Rahasia Umum itu. Kecuali punya nyali lapor dan siap berdebat..pasti ciut mereka," timpal akun @Tukang_ngantroxx.

Kontributor : Fitroh Nurikhsan

Load More