SuaraJawaTengah.id - Seorang kepala desa di Grobogan menanyakan kapan selesainya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaiakan pada gelaran Rembug Desa di Kabupaten Grobogan pada Selasa (3/8/2021). Para kades mempertanyakan akankah PPKM setelah 9 Agustus akan diperpanjang lagi.
"Pak, kapan PPKM nya dibuka lagi, mau diperpanjang lagi apa tidak. Diperpanjang sampai kapan pak?," tanya Musarokah Kades Kapung kepada Ganjar.
Ganjar yang terkejut dengan pertanyaan itu menjawab cepat. Ia menerangkan bahwa PPKM diperpanjang.
"Ya diperpanjang, sudah diumumkan lho. Ora tahu nonton tv ya (tidak pernah lihat televisi ya). Diperpanjang sampai tanggal 9 bu," jawab Ganjar.
Ternyata bukan itu jawaban yang diinginkan Musarokah. Ia sebenarnya bertanya sampai kapan PPKM akan diberlakukan dan apakah setelah tanggal 9 akan kembali diperpanjang atau tidak.
"Maksudnya itu, kira-kira ke sananya diperpanjang lagi ndak pak? Warga pada tanya semuanya ini, pada bosen," terangnya.
Dengan sabar, Ganjar menerangkan bahwa sampai kapan PPKM diberlakukan tidak ada yang tahu. Yang bisa menentukan sebenarnya adalah masyarakat sendiri.
"Yang menentukan itu kita, mau diperpanjang apa tidak itu yang menentukan kita. Makanya kita semua kerja keras agar penularannya tidak ada. Sabar dulu njih bu, warganya diedukasi. Kalau semua bisa menahan diri, maka penyakitnya akan hilang," jelasnya.
Baca Juga: Gowa Perpanjang PPKM Hingga 9 Agustus, Warga Bisa Buka Usaha Hingga Jam 10 Malam
Tak hanya itu, sejumlah kades Grobogan juga mengeluhkan semerawutnya data bantuan sosial dari pemerintah. Menurut mereka, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran bahkan ada dobel data. Kasus serupa ditemukan Ganjar saat ngobrol dengan kades-kades di Klaten beberapa waktu lalu.
"Kalau bisa datanya diperbaiki pak, soalnya ada yang sudah dapat PKH, juga dapat BPNT. Kenapa tidak diberikan pada yang lain. Ini yang bikin kita pusing pak, marai iren tonggo (bikin iri tetangga lain)," kata Kades Selojari, Ummu Wasiyah.
"Betul pak, verifikasi data tolong dipermudah. Soalnya banyak bantuan yang kurang jelas. Sakit kepala saya pak. Anane mung dipisuhi warga (yang ada dimarahi warga)," timpal Kades Kebonagung, Muhtarom.
Ada juga Kades Brabo, Nurrohim. Dirinya mengatakan, ada 400 san penerima bantuan di desanya yang terdata oleh pemerintah pusat. Namun beberapa penerima sudah meninggal, dan tetap mendapat bantuan.
"Ini gimana pak, padahal masih banyak warga yang belum dapat bantuan. Saya usul agar yang meninggal bisa diganti yang lain. Sudah kami usulkan saat verifikasi data kemarin," ucapnya.
Ganjar sendiri menerangkan, ada dua persoalan dari acara Rembug Desa dengan Kades se Grobogan. Pertama soal penyaluran BST yang tidak tepat sasaran bahkan ada yang dobel.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK
-
Gebrakan Awal Tahun, Saloka Theme Park Gelar Saloka Mencari Musik Kolaborasi dengan Eross Candra
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga