Dianggap Lamban dan Tak Jelas, Eks Napiter Minta BNPT Dibubarkan

SuaraJawaTengah.id - Untuk menekan pergerakan para teroris, Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun kekinian BNPT diminta dibubarkan oleh para eks napi teroris (Napiter).

Menyadur dari Solopos.com, pernyataan sikap tersebut disampaikan secara tertulis melalui surat petisi atas nama Persatuan Alumni Napiter NKRI Seluruh Indonesia yang dipublikasikan, Sabtu (18/9/2021). Petisi dibuat agar mendorong kinerja BNPT lebih maksimal dalam menanggulangi deradikalisasi.

Dalam surat disebutkan 65 Eks Napiter NKRI (napiter yang berikrar setia pada NKRI) ikut mendukung. Koordinator eks Napiter Nusakambangan wilayah Bekasi, Hendro Fernando Muhammad Idris, mengatakan sampai Sabtu siang jumlah pendukung petisi terus bertambah.

Menurut Hendro, ada beberapa poin penting yang mendasari keputusan tersebut. Misalnya soal penanganan berkas penahanan yang lamban sehingga membuat mereka tidak segera dipindah ke lembaga pemasyarakatan atau LP setelah vonis.

Baca Juga: BNPT Dalami Peringatan dari Jepang soal Ancaman Teror di Asia Tenggara

Padahal itu menjadi tanggung jawab BNPT sebagai badan koordinator. Hal tersebut menyebabkan kepengurusan remisi dan pembebasan bersyarat (PB) mereka tidak jelas.

“Saya misalnya, vonis enam tahun. Kepengurusan remisi terbengkalai, saya bebas 2020, bebas murni. Enggak jelas kepengurusan kami,” kata dia.

Hal kedua adalah pemberdayaan para napi dan keluarganya selama program deradikalisasi yang juga tidak maksimal. Selama menjalani masa tahanan, kebutuhan keluarga di rumah biasanya diurusi oleh jaringan radikal yang masih aktif atau diistilahkan merah. Konsekuensinya bantuan keuangan tersebut bakal dihentikan jika suaminya berikrar kembali ke NKRI.

“Karena beda pemikiran dan masalah ekonomi ini tidak sedikit yang memilih bercerai dengan suami,” kata Hendro.

Program pemberdayaan para alumni napiter yang sudah bebas juga tidak jelas. Setelah bebas, mereka kesulitan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sehingga banyak pula yang akhirnya kembali gabung dengan jaringan radikal.

Baca Juga: BNPT: 21 WNI Ada di Penjara Suriah, Ratusan Lainnya Tidak Terdeteksi

Oleh sebab itu, ia menilai pembinaan harus dilakukan secara utuh hingga level keluarga. Kalau tidak, upaya yang dilakukan BNPT bakal sia-sia.