Wow! Yunarto Wijaya Sebut Gibran Paling Berpeluang Jadi Gubernur Jawa Tengah di 2024

SuaraJawaTengah.id - Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang memenangkan Pilkada sampai dua periode. Jabatan Ganjar akan berakhir di tahun 2023. 

Posisi Calon Gubernur Jawa Tengah yang menjadi penerus Ganjar Pranowo belum begitu terlihat saat ini. 

Namun demikian Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyebut, Pilkada Jateng nantinya akan menghangat dan menjadi isu nasional. 

Selain itu, Yunarto menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan berpeluang maju dalan kontestasi politik tersebut. 

Baca Juga: Vaksin Booster Mulai Diberikan Pekan Depan, Gibran Prioritaskan Guru dan Pedagang

"Pilkada jateng nanti sepertinya akan jadi isu nasional lagi kalo liat hasil survei terbaru. Nama Gibran jauh diatas nama-nama lain termasuk walkot semarang & wagub incumbent sekalipun. Akan beda ceritanya kalo disurvei pilkada DKI. Isu politik dinasti potensi jadi beban," tulis Yunarto pada Twitter pribadinya yang dikutip Jumat (7/1/2022). 

Pilkada 2024

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemilihan kepala daerah akan dilakukan pada Pilkada serentak 2024. Hal itu harus tetap dilaksanakan sebagaimana Undang Undang Nomor Nomor 10 tahun 2016.

Ia meminta seluruh pihak konsisten menjalankan amanat undang-undang.

Terlebih, kata Tito seluruh fraksi di DPR saat pembahasan UU terkait Pilkada, sudah bulat menyepakati pemilihan kepada daerah periode 2022 dan 2023 dilangsungkan di 2024.

Baca Juga: Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Korupsi, Ganjar Pranowo Beri Respon Singkat

"Saya belum jadi Mendagri tapi dapat informasi dari staf dan juga dari rekan-rekan di DPR, fraksi-fraksi saat itu tidak ada satupun yang menolak untuk melaksanakan Pilkada dilaksanakan serentak di tahun 2024. 9 fraksi bulat," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3/2021).

Karena itu, dikatakan Tito Pilkada serentak 2024 harus dilakukan terlebih dahulu. Menurutnya, jangan sampai Undang-Undang tentang Pilkada justru malah direvisi saat Pilkada 2024 yang menjadi salah satu ketentuannya belum dijalankan.

"Oleh karena itu kami kira kita harus konsisten Undang Undang ini kami ikuti, kami jalankan, untuk Pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024 sampai nanti kami bisa revisi setelah kami laksanakan. Bukan sebelum kita laksanakan," pungkasnya.