"Meskipun ada ruang untuk menunda tahapan melalui UU Pemilu, tapi tidak boleh menerabas Undang Undang Dasar terkait dengan masa jabatan [presiden], dan regularitas penyelenggaraan pemilu," kata Titi.
Apa dampaknya untuk masyarakat?
Titi melanjutkan, wacana ini sudah membuat masyarakat bergejolak. " Sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah isu ini akan memicu penolakan dan perlawanan publik yang bisa diikuti oleh situasi chaos di masyarakat kita," katanya.
Pada sisi kekuasaan, penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden juga " akan memicu penyimpangan kekuasaan, atau penyalahgunaan kewenangan."
"Dan itu akan berdampak buruk terhadap kita membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan baik," kata Titi.
Apakah status ekonomi kekinian bisa jadi alasan penundaan pemilu 2024?
Selain tak memiliki landasan hukum, penundaan Pemilu 2024 justru, "ini sangat kontradiktif dalam upaya untuk menjaga stabilitas."
"Belum apa-apa, gagasan untuk menunda pemilu ini kan memicu instabilitas, dunia usaha dihadapkan pada ketidakpastian apakah pemilunya berjalan atau ditunda," tambah Titi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 3,69% pada 2021 setelah mengalami negatif 2,07% pada 2020 di masa pandemi.
Baca Juga: Ramai Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Begini Sikap Jokowi
Sementara itu, Bank Indonesia mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,7 - 5,5% pada 2022.
"Jadi stagnasi ekonomi itu tidak relevan digunakan untuk memperpanjang [masa jabatan presiden], karena sekarang ekonomi kita sedang tumbuh dan membaik," kata peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada BBC News Indonesia, Senin (28/02).
Apa motif di balik penundaan pemilu 2024?
Arya mengatakan motivasi penundaan pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden ini adalah "akses kekuasaan."
"Pemimpin di banyak negara itu, negara yang nggak demokratis kenapa pemimpinnya itu cenderung tidak ingin ada perubahan politik? Karena mereka memiliki akses kekuasaan, sumber daya politik dan finansial," katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari LP3ES, Wijayanto sepakat tentang ini. Tujuan penundaan Pemilu 2024 "untuk memperpanjang kekuasaan".
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
Terkini
-
8 Wisata Terbaru dan Populer di Batang untuk Libur Sekolah Akhir 2025
-
5 Rental Mobil di Wonosobo untuk Wisata ke Dieng Saat Libur Akhir Tahun 2025
-
Stefan Keeltjes Enggan Gegabah Soal Agenda Uji Coba Kendal Tornado FC
-
7 Poin Kajian Surat Yasin tentang Ilmu, Adab, dan Cara Beragama menurut Gus Baha
-
7 City Car Bekas Rp50 Jutaan yang Cocok untuk Keluarga Baru di 2025