Ganjar Tanggapi Soal Isu Dilarang ke Luar Daerah Oleh PDI Perjuangan: Saya Kalau Pergi Izin, Nggakpapa

SuaraJawaTengah.id - Ganjar Pranowo menanggapi isu dirinya dilarang ke luar Jawa Tengah oleh PDI Perjuangan. Gubernur Jawa Tengah itu menyebut isu pelarangan ke luar daerah tidak benar, melainkan wajib berkoordinasi.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri Perayaan Hari Anak Nasional 2022 di Kawasan Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2022). Ganjar tegas mengatakan tidak ada pelarangan dari partainya

"Nggak, nggak dilarang," ujar gubernur dua periode itu dari keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (24/7/2022). 

Acara tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Ganjar menjelaskan, kebijakan dari partainya itu bukan larangan.

Baca Juga: Sebut Nama Ganjar ke Tong Sampah, Gus Miftah Berikan Klarifikasi

"Untuk berkoordinasi saja. Karena pasti saya akan ditugaskan untuk konsentrasi mengurus Jawa Tengah," tegasnya.

Ganjar mengatakan, aturan tersebut harus dihormati. Dia juga sepakat harus ada koordinasi antar pengurus partai di daerah. Politisi PDIP itu kembali menegaskan, tidak ada pelarangan pada kader.

"Tentu kita harus menghormati aturan itu dan saya kira betul, tapi kalau dilarang enggak kok," tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan bahwa dirinya selalu izin. Terutama ketika dirinya harus keluar kota.

"Biasanya kalau saya pergi saya izin, nggakpapa," tandasnya.

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Video Pendukung PDIP Serukan Yel-yel 'Aku Butuh PKI'?

Sebelumnya, muncul kabar PDIP melarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke luar kota. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun telah mengklarifikasinya.

"PDI Perjuangan mendorong setiap kader, baik yang di struktur partai, legislatif partai, maupun eksekutif partai, untuk bergerak ke bawah, memperkuat wilayah kerja politiknya dengan membantu rakyat dan mengejar prestasi hingga menciptakan legacy," ujarnya.

Hasto menjelaskan, sejak 2010, telah dibuat kebijakan pentingnya kerja sama horizontal dan vertikal antarkader partai. Kerja sama yang dimaksud yakni setiap kader belajar tentang keberhasilan satu sama lain.