SuaraJawaTengah.id - Beredar isu harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah Indonesia akan naik. Isu tersebut muncul usai Presiden Joko Widodo menyebut subsidi BBM di Indonesia terlalu besar, yaitu nyari Rp500 Triliun.
Presiden Joko Widodo mengaku bahwa pemerintah masih menahan agar harga BBM Pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas energi lainnya.
Presiden Jokowi membandingkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dengan harga di negara-negara lain.
"Yang namanya Pertalite ini, kita tahan-tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp7.650 (per liter)," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo di Magelang, Sabtu (21/5/2022) lalu.
Harga minyak dunia meningkat karena tekanan harga komoditas energi di pasar global sebagai dampak eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.
Menurut Jokowi, harga BBM di negara lain jauh melebihi harga BBM di Indonesia. Pertalite hingga saat ini masih dengan harga tetap karena pemerintah memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya lihat misalnya di Jerman, bensin sudah Rp31 ribu, sudah hampir dua kali lipat, di Singapura Rp32 ribu, di Thailand Rp20.800, (harga) ini kalau saya rupiahkan. Di Amerika Rp18 ribu kurang lebih. Kita masih Rp7.650 (Pertalite)," ujar Presiden Jokowi.
Namun Presiden juga mengingatkan bahwa ketahanan dan kesehatan fiskal di APBN juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketidakpastian ekonomi global membuat defisit APBN semakin meningkat.
"Subsidi dari APBN itu gede sekali. Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan ? kalau perangnya gak rampung-rampung," ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sinyal Harga BBM Naik, Menteri Luhut: Pemerintah Masih Susun Skenario Subsidi
Presiden juga mengajak masyarakat untuk bersyukur karena harga Pertalite masih dapat ditahan di Rp7.650 per liter. Selain itu kegiatan ekonomi di Indonesia juga secara bertahap sudah dapat dibuka karena kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali.
Rencana Menaikan BBM Subsidi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.
Luhut mengatakan tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," katanya dikutip dari ANTARA Minggu (21/8/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
Terkini
-
Warga Pati Berpesta: Kembang Api Sambut Tumbangnya Bupati Sudewo
-
7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Bupati Pati: Dari Jual Beli Jabatan hingga Suap Proyek Kereta Api
-
Pantura Jateng Siaga Banjir dan Longsor! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat Ekstrem
-
3 MPV Bekas Rp50 Jutaan Tahun 2005 ke Atas: Mewah, Nyaman, dan Kini Gampang Dirawat!
-
BRI Peduli Salurkan Bantuan CSR untuk Gapura Tanjung Water Park, Dukung Ekonomi Lokal Grobogan