Ratusan Triliun Habis untuk Energi, Akankah Pemerintah Menaikan Harga BBM Subsidi Tahun Ini?

SuaraJawaTengah.id - Beredar isu harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah Indonesia akan naik. Isu tersebut muncul usai Presiden Joko Widodo menyebut subsidi BBM di Indonesia terlalu besar, yaitu nyari Rp500 Triliun.  

Presiden Joko Widodo mengaku bahwa pemerintah masih menahan agar harga BBM Pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas energi lainnya.

Presiden Jokowi membandingkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dengan harga di negara-negara lain.

"Yang namanya Pertalite ini, kita tahan-tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp7.650 (per liter)," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo di Magelang, Sabtu (21/5/2022) lalu.

Baca Juga: Sinyal Harga BBM Naik, Menteri Luhut: Pemerintah Masih Susun Skenario Subsidi

Harga minyak dunia meningkat karena tekanan harga komoditas energi di pasar global sebagai dampak eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.

Menurut Jokowi, harga BBM di negara lain jauh melebihi harga BBM di Indonesia. Pertalite hingga saat ini masih dengan harga tetap karena pemerintah memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya lihat misalnya di Jerman, bensin sudah Rp31 ribu, sudah hampir dua kali lipat, di Singapura Rp32 ribu, di Thailand Rp20.800, (harga) ini kalau saya rupiahkan. Di Amerika Rp18 ribu kurang lebih. Kita masih Rp7.650 (Pertalite)," ujar Presiden Jokowi.

Namun Presiden juga mengingatkan bahwa ketahanan dan kesehatan fiskal di APBN juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketidakpastian ekonomi global membuat defisit APBN semakin meningkat.

"Subsidi dari APBN itu gede sekali. Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan ? kalau perangnya gak rampung-rampung," ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sinyal Kenaikan Harga BBM, Mobil Irit Diprediksi Makin Banyak Dicari

Presiden juga mengajak masyarakat untuk bersyukur karena harga Pertalite masih dapat ditahan di Rp7.650 per liter. Selain itu kegiatan ekonomi di Indonesia juga secara bertahap sudah dapat dibuka karena kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali.

Rencana Menaikan BBM Subsidi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.

Luhut mengatakan tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," katanya dikutip dari ANTARA Minggu (21/8/2022).

Namun, ia menegaskan harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.

Luhut menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.

"Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," imbuhnya.

Namun demikian, Luhut memastikan pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.

Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

"Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi," lanjutnya.

Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," tutup Luhut.