Tanggapi Sinis Usulan Penghapusan Jalur Mandiri PTN, Rektor Untidar: Nyeleweng 1 Masak Kesimpulannya Penghapusan

SuaraJawaTengah.id - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengusulkan menghapus penerimaan mahasiswa universitas negeri (PTN) melalui jalur mandiri.

Usulan itu merupakan imbas dari kasus dugaan suap oleh Rektor Universitas Lampung. MAKI menilai, seleksi masuk PTN melalui jalur mandiri rawan suap. Jalur mandiri membuka peluang praktik curang penerimaan mahasiswa.

Menurut Rektor Universitas Tidar (Untidar), Mukh Arifin, usulan menghapus seleksi penerimaan mahasasiwa melalui jalur mandiri, tidak bisa begitu saja diterapkan.     

Kasus suap yang diduga melibatkan Rektor Universitas Lampung, tidak serta merta mengeneralisir bahwa semua seleksi mandiri di PTN berbau korupsi.

Baca Juga: OTT Rektor Unila, Forum Rektor Minta Jangan Generalisasi PMB Jalur Mandiri di PTN Sarat Korupsi

“Mengapa pemerintah memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi negeri untuk menyeleksi mahasiswa melalui jalur mandiri. Itu harus dikaji dulu. Apa sebenarnya tujuannya itu,” kata Mukh Arifin, Rabu (24/8/2022).

Ada lebih dari 130 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang selama ini membuka seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.

“Perguruan tinggi negeri itu jumlahnya 130an. Jadi 1 dibanding 130 (perbandingan kasus suap). Kalau yang 1 nyeleweng, terus yang 130 masak yo kesimpulannya harus penghapusan," tegasnya.

Terlebih kata Mukh Arifin, selama kurang lebih 15 tahun pelaksanaan seleksi mahasiswa melalui jalur mandiri, tidak ditemukan masalah. “Selama ini seleksi jalur mandiri itu kan sudah berjalan 15 tahun kira-kira. Nggak ada masalah,” jelasnya

Sistem Terbuka Jalur Mandiri Untidar

Baca Juga: Geledah Ruang Rektor Unila Karomani, KPK Sita Dokumen Hingga Alat Elektronik

Universitas Tidar sendiri menerapkan aturan ketat penerimaan mahasiswa jalur mandiri untuk mencegah praktik suap. Penentuan penerimaan mahasiswa diputuskan sekara kolektif melalui forum rektorat dan dekan.

Rapat penentuan penerimaan mahasiswa dilakukan terbuka oleh tim yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, dan para dekan.

Rektor tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa mahasiswa yang diterima. Forum dekan yang memutuskan mahasiswa yang berhak kuliah di Untidar melalui jalur mandiri.

“Rektor tidak punya kewenangan menentukan. Ada tim yang membahas hasil tes, kemudian timnya juga rapat terbuka. Yang menentukan dekan, kemudian nanti rektor menyetujui. Semua dekan ikut membahas itu," ujar dia.

Untuk menjamin seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan secara adil dan netral, form kesanggupan membayar sumbangan pengembangan institusi (SPI) diisi saat mahasiswa mendaftar seleksi.

Form kesanggupan membayar SPI tidak menjadi bahan penentuan penerimaan mahasiswa. “Kesanggupan dari calon mahasiswa tidak dibawa pada rapat penentuan (penerimaan calon mahasiswa). Rapat penentuan dasarnya hasil tes," terangnya.

Besaran kesanggupan orang tua mahasiswa membayar SPI bervariasi pada setiap fakultas. Nominalnya bisa berubah dari tahun ke tahun dari ratusan hingga jutaan rupiah.   

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Lampung, Karomani yang diduga menerima suap terkait penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.

Bersama Rektor Unila, KPK juga menangkap ajudan Adi Triwibowo, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, Budi Sutomo, serta Ketua Senat Unila, Muhammad Basri.

Saat ditangkap di Bandung, dari ketiganya KPK menemukan kartu ATM dan buku tabungan yang diduga menampung uang hasil suap sebasar Rp1,8 miliar.

KPK juga menangkap Dekan Fakultas Teknik Unila, Helmy Fitriawan, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Heryadi, serta dosen Mualimin.

Dari pengungkapan di Lampung, KPK mengamankan uang tunai Rp414,5 juta, slip setoran bank Rp800 juta, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai Rp1,4 miliar.

Kontributor : Angga Haksoro Ardi