SuaraJawaTengah.id - Segelintir elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli dan Cinta Tahan Air (Gempita) Kabupaten Banyumas yang berjumlah sekitar dua puluhan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Banyumas, Senin (5/9/2022). Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan empat poin tuntutan.
Kordinator lapangan aksi, Asaay Defa Nurcahya menjelaskan salah satu tuntutan yang disuarakan yaitu mendukung penuh kebijakan pemerintah tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Karena apa? Kita berpikir secara mengakar. Dari mana asal APBN? Salah satunya kan dari minyak bumi. Subsidi kita itu untuk dua tahun kebelakang membengkak 300 persen," katanya kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, dengan jumlah yang membengkak tersebut akan sangat membebani pemerintah untuk meneruskan subsidi BBM. Mengingat stok BBM di dunia semakin menipis.
"Sedangkan OPEC sendiri yang mengurus perminyakan di dunia itu tidak mau menambah pasokan minyak ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia pengguna kendaraan terutama roda dua semakin melonjak," terangnya.
Ia memaparkan, 70 persen yang menikmati subsidi BBM adalah kalangan menengah ke atas. Oleh sebabnya para demonstran ini menyayangkan adanya fakta tersebut.
Tuntutan yang kedua, mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk mengawal pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dirinya yang asli warga Banyumas merasakan sendiri bantuan yang selama ini disalurkan belum tepat sasaran.
"Apalagi kemarin waktu kasus bansos yang pandemi. Sempat tercium juga sudah masuk kejaksaan tetapi tiba-tiba hilang," jelasnya.
Lalu tuntutan yang ketiga elemen Gempita, mendorong kepolisian untuk menindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan hinaan terhadap kepala negara.
Baca Juga: Polisi Bangkalan Cek Tiap SPBU Antisipasi Kepanikan Pasca Kenaikan BBM
"Kami menyayangkan teman-teman kami yang ada di Gorontalo yang sempat aksi kemarin, mengolok-olok Presiden di dalam orasi mereka. Saya sebagai aktivis tertampar keras tindakan mereka. Presiden sendiri kan sebagai kepala negara yang harus dihormati," tuturnya.
Serta poin yang terakhir menuntut pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan ke pemerintah provinsi untuk menaikkan Upah Minimum Regional (UMR). Karena dengan kenaikan harga BBM memancing kenaikan harga pokok lainnya.
"Agar rakyat itu tidak semakin sengsara, kita menuntut gaji UMK atau UMR dinaikkan. Kita mendukung juga mengkaji bagaimana sih solusinya. Kita ga cuma sekadar mendukung, pasti ada poin-poin kenapa kita mendukung kenaikan harga BBM ini. Kita sudah kaji itu dampaknya akan seperti apa," tutupnya.
Kontributor : Anang Firmansyah
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga
-
Bupati Pati Sudewo Diciduk KPK! Operasi Senyap di Jawa Tengah Seret Orang Nomor Satu
-
Uji Coba Persiapan Kompetisi EPA, Kendal Tornado FC Youth Kalahkan FC Bekasi City