SuaraJawaTengah.id - Segelintir elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli dan Cinta Tahan Air (Gempita) Kabupaten Banyumas yang berjumlah sekitar dua puluhan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Banyumas, Senin (5/9/2022). Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan empat poin tuntutan.
Kordinator lapangan aksi, Asaay Defa Nurcahya menjelaskan salah satu tuntutan yang disuarakan yaitu mendukung penuh kebijakan pemerintah tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Karena apa? Kita berpikir secara mengakar. Dari mana asal APBN? Salah satunya kan dari minyak bumi. Subsidi kita itu untuk dua tahun kebelakang membengkak 300 persen," katanya kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, dengan jumlah yang membengkak tersebut akan sangat membebani pemerintah untuk meneruskan subsidi BBM. Mengingat stok BBM di dunia semakin menipis.
"Sedangkan OPEC sendiri yang mengurus perminyakan di dunia itu tidak mau menambah pasokan minyak ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia pengguna kendaraan terutama roda dua semakin melonjak," terangnya.
Ia memaparkan, 70 persen yang menikmati subsidi BBM adalah kalangan menengah ke atas. Oleh sebabnya para demonstran ini menyayangkan adanya fakta tersebut.
Tuntutan yang kedua, mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk mengawal pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dirinya yang asli warga Banyumas merasakan sendiri bantuan yang selama ini disalurkan belum tepat sasaran.
"Apalagi kemarin waktu kasus bansos yang pandemi. Sempat tercium juga sudah masuk kejaksaan tetapi tiba-tiba hilang," jelasnya.
Lalu tuntutan yang ketiga elemen Gempita, mendorong kepolisian untuk menindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan hinaan terhadap kepala negara.
Baca Juga: Polisi Bangkalan Cek Tiap SPBU Antisipasi Kepanikan Pasca Kenaikan BBM
"Kami menyayangkan teman-teman kami yang ada di Gorontalo yang sempat aksi kemarin, mengolok-olok Presiden di dalam orasi mereka. Saya sebagai aktivis tertampar keras tindakan mereka. Presiden sendiri kan sebagai kepala negara yang harus dihormati," tuturnya.
Serta poin yang terakhir menuntut pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan ke pemerintah provinsi untuk menaikkan Upah Minimum Regional (UMR). Karena dengan kenaikan harga BBM memancing kenaikan harga pokok lainnya.
"Agar rakyat itu tidak semakin sengsara, kita menuntut gaji UMK atau UMR dinaikkan. Kita mendukung juga mengkaji bagaimana sih solusinya. Kita ga cuma sekadar mendukung, pasti ada poin-poin kenapa kita mendukung kenaikan harga BBM ini. Kita sudah kaji itu dampaknya akan seperti apa," tutupnya.
Kontributor : Anang Firmansyah
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Apel Siaga Bulan K3 Nasional, Semen Gresik Tegaskan K3 sebagai Budaya dan Prioritas Utama
-
Warga Pati Berpesta: Kembang Api Sambut Tumbangnya Bupati Sudewo
-
7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Bupati Pati: Dari Jual Beli Jabatan hingga Suap Proyek Kereta Api
-
Pantura Jateng Siaga Banjir dan Longsor! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat Ekstrem
-
3 MPV Bekas Rp50 Jutaan Tahun 2005 ke Atas: Mewah, Nyaman, dan Kini Gampang Dirawat!