SuaraJawaTengah.id - Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PKS Feni Purwaningsih mengatakan pemerintah seharusnya memiliki solusi yang tidak membebani masyarakat, selain dengan menaikkan harga BBM.
Feni menyebut banyak solusi yang seharusnya diambil pemerintah, misalnya dengan menghentikan proyek Ibu Kota Negara Nusantara "dan proyek-proyek yang tidak terlalu penting. Intinya pada skala prioriras."
Kenaikan harga BBM, dikatakan Feni, sudah pasti memunculkan multiplier effect "semua harga pasti akan naik."
Feni menyebut hasil survei telah menunjukkan adanya penolakan dari mayoritas warga terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Survei Poligov Strategic Consulting menunjukkan 80 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 78,7 persen warga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Pendukung Jokowi dan Prabowo saat pemilihan presiden sama-sama menolak. Kalau tidak menolak, berarti pura-pura bahagia. Tidak mungkin, karena ketika harga BBM naik semua pasti terimbas,” kata Feni dalam laporan Beritajatim.
Solusi atas dampak kenaikan harga BBM dengan memberikan bantuan langsung tunai disebut Feni tak akan banyak berdampak untuk mendongkrak atau mempertahankan daya beli masyarakat, terutama warga miskin.
“Rakyat miskin di Indonesia ada berapa? Apalagi yang rentan miskin tidak mendapat (bantuan). Padahal yang rentan miskin habis ini menjadi miskin, menambah angka kemiskinan,” kata Feni.
Kenaikan harga BBM telah memunculkan dilema di kalangan pengusaha yang memiliki pekerja.
Baca Juga: Legislator PKS Tebar Puluhan Spanduk di Bekasi Dukung Demo Tolak Kenaikan BBM
“Mau menaikkan gaji susah. Bisa-bisa gulung tikar. Tapi kalau gaji tidak dinaikkan ya kasihan juga karyawan. Ini pilihan sulit,” kata Feni.
Feni mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperbaiki fasilitas dan pelayanan transportasi umum.
Dengan demikian, kata Feni, masyarakat memilih menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke tempat kerja maupun sekolah daripada menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu, menurut dia, akan berimbas pada penghematan konsumsi BBM.
“Insya Allah akan mengurangi. Apalagi Jember mulai macet di mana-mana,” katanya.
Feni berharap DPRD Jember mengundang Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk memperoleh paparan mengenai kondisi ekonomi terkini dan antisipasi inflasi ke depan. “Ini penting agar kita bisa menghadapi kenyataan dan tidak lari dari kenyataan,” katanya.
Berita Terkait
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Waspada! Semarang Diguyur Hujan Seharian, BMKG Prediksi Dampak Cuaca Ekstrem Hingga Akhir Januari
-
Mengenal Rumus Segitiga Sembarang dan Cara Menghitung Luasnya
-
Apel Siaga Bulan K3 Nasional, Semen Gresik Tegaskan K3 sebagai Budaya dan Prioritas Utama
-
Warga Pati Berpesta: Kembang Api Sambut Tumbangnya Bupati Sudewo
-
7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Bupati Pati: Dari Jual Beli Jabatan hingga Suap Proyek Kereta Api