Penegakkan Hukum Terorisme Timbulkan Dampak Sosial, Ganjar: Densus Tidak Bisa Selesaikan Ini Sendirian

Ganjar mengamini apa yang disampaikan Arif. Secara umum, kondusivitas sangat penting untuk dijaga.

"Kalau nggak nanti buyar, kalau ada misalnya kondisi intoleransi," kata Ganjar.

Ganjar sepakat, pemerintah perlu ambil bagian, berpartisipasi aktif untuk bersama-sama mencari solusi persolan kompleks dan rumitnya terorisme ini.

Dia bercerita, masyarakat yang menolak kehadiran mereka di tengah-tengahnya juga jadi persoalan tersendiri.

Baca Juga: Peringatan Keras Ganjar Pranowo Soal Pembagian BLT BBM: Potong Bantuan Itu Pengkhianatan kepada Negara

"Ada yang jadi tukang cukur saja diusir dari masyarakat, akhirnya kembali lagi ke kelompok lamanya," lanjutnya.

Ganjar berkomitmen bahwa pihaknya akan aktif turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat ini, berkaitan dengan terorisme.

Tak kalah penting, Ganjar juga ingin para mantan narapidana terorisme (napiter) ini agar dibimbing untuk selanjutnya bisa menceritakan pengalamannya di berbagai forum. Tujuannya agar menjadi pembelajaran bersama, untuk nantinya tidak ada lagi orang yang tergelincir di lingkaran terorisme.

"Tentu kami ini tidak ingin memanjakan mereka (mantan napiter), tapi mengedukasi," tegas Ganjar.

Sementara, di Jawa Tengah sendiri, berdasarkan data Densus 88 AT Polri, hingga awal September 2022, ada 212 narapidana terorisme yang ditahan di Jawa Tengah, terbagi 191 orang di dalam lapas di Nusakambangan, sisanya di luar Nusakambangan.

Baca Juga: Atasi Banjir Rob di Pekalongan Raya, Ganjar Rencanakan Penataan Pemukiman Seperti di Belanda

Untuk jumlah mantan napiter di Jawa Tengah ada 230 orang, di antara yang terbanyak adalah di Surakarta 47 orang, Sukoharjo 43 orang dan di Kota Semarang 20 orang.