Tak Selalu Bersifat Negatif, Pengamat Sebut Politik Identitas Harus Dikelola dengan Baik: Realitas yang ada di Indonesia

SuaraJawaTengah.id - Pengamat politik Islam Yon Machmudi mengingatkan bahwa politik identitas harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Yon Machmudi mengingatkan bahwa tidak selamanya politik identitas itu bersifat negatif atau destruktif.

"Politik identitas merupakan salah satu realitas yang ada di Indonesia, yang keberadaannya tidak dapat ditolak oleh siapapun," kata Yon dikutip dari ANTARA Selasa (18/10/2022). 

Oleh karena itu, Yon Machmudi PhD yang juga Kepala Program Studi Pascasarjana Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan politik identitas harus dikelola dengan baik, sehingga tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Tensi Politik Naik, Rocky Gerung: Bakal Reda Jika Jokowi Turun

Namun, dia menyayangkan politik identitas yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung melampaui batas dan digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis sehingga terlepas nilai-nilai demokratis.

Padahal, menurut Yon, sejak lahir manusia telah memiliki identitas. Identitas itu kemudian terus berkembang dan berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk identitas baru yang lebih kuat dan besar.

"Identitas adalah penanda keragaman, sehingga identitas yang beragam tersebut harus dikelola, bukan sebaliknya dimonopoli oleh pihak tertentu," kata Yon dalam diskusi yang dihadiri para mahasiswa Indonesia di Kanada itu.

Yon kembali mengingatkan bahwa politik identitas harus digunakan dalam ruang dan konteks yang tepat dan positif.

“Sudah saatnya perpolitikan di Indonesia diarahkan pada tujuan-tujuan demokratis yang sesungguhnya, bukan sebaliknya memanipulasi demokrasi demi meraup keuntungan politik golongan," kata Yon yang juga Direktur Eksekutif Inisiasi Moderasi Indonesia.

Baca Juga: Maju di Pilpres 2024, Pengamat Bela Anies Baswedan Ketimbang Prabowo Subianto, Hingga Beberkan Alasannya

Karena itu, katanya, dalam menjaga ruang kondusif politik di Indonesia dibutuhkan upaya moderasi politik.