Moeldoko Optimis Ekonomi Indonesia Mampu Bertahan di Tengah Ancaman Resesi Dunia

SuaraJawaTengah.id - Tahun 2023, negara-negara di Dunia termasuk Indonesia diprediksi terjadi resesi. Hal itu dampak dari Pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia. 

Namun demikian Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menepis anggapan yang menyebut Indonesia akan terkena resesi pada 2023. 

Mantan Panglima TNI tersebut menegaskan perekonomian nasional mampu bertahan di tengah ancaman resesi dunia.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Ekonomi tetap tumbuh meski trennya slowdown. Jadi yang punya banyak uang silakan belanjakan uangnya, karena itu akan menjaga perekonomian kita terus bergerak," kata Moeldoko dikutip dari ANTARA pada Jumat (4/11/2022).

Baca Juga: Menteri Luhut Memuji China, Ungkap Peran dalam Ekonomi Indonesia

Ia mengatakan, peringatan Presiden Joko Widodo tentang ancaman resesi global bukan untuk menakut-nakuti, melainkan lebih kepada seruan agar Indonesia waspada terhadap kondisi pasar global karena telah terjadi perlambatan ekonomi di negara maju, serta ancaman krisis energi, pangan, dan krisis keuangan global akibat naiknya tensi geopolitik.

Kondisi tersebut, kata dia, sudah berdampak ke Indonesia, karena perlambatan pertumbuhan negara-negara maju menyebabkan permintaan terhadap barang ekspor berkurang.

Akibatnya nilai ekspor dan impor Indonesia turun, dan pada gilirannya nilai surplus perdagangan bisa mengalami penurunan.

"Dampaknya terhadap perekonomian kita tentu saja ada, tapi tidak terlalu besar. Karena sejauh ini komponen utama PDB kita adalah konsumsi rumah tangga (dalam negeri). Kita harus tetap optimistis dan terus waspada," kata 

Menurut dia, secara makro pemerintah dan otoritas moneter telah melakukan antisipasi melalui kebijakan, baik fiskal maupun moneter yakni, Bank Indonesia menjalankan tugasnya untuk meredam kenaikan inflasi melalui berbagai instrumen.

Baca Juga: Luhut Singgung Peran Xi Jinping dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sementara pemerintah pusat maupun daerah, imbuh dia, bekerja keras mengendalikan harga-harga dengan memperkuat skema bantuan sosial agar dapat menjadi bantalan bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.