SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin langsung upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Di Grobogan, ia mengajak kepala desa untuk menerapkan strategi "micro targeting" dengan mendata secara langsung warga miskin kemudian diintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD, CSR serta filantropi.
Hal itu disampaikan Ganjar di Balai Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1/2023). Selain Bupati Grobogan Sri Sumarni dan kepala OPD serta para kepala desa, hadir pula Bupati Demak Eisti'anah dan jajarannya.
Ganjar memaparkan, upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan secara serius dan menyasar beberapa daerah. Di antaranya Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak dan Wonogiri.
Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan. Oleh karenanya, ia mengajak para kades memiliki pusat data warga yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Ia memberikan waktu seminggu kepada para kades untuk mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, hamil dengan risiko tinggi di wilayahnya masing-masing.
"Hari ini kami coba bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kami minta Kades untuk mendata, camat supervisi dan akan dikompilasi di kabupaten," ujarnya.
Data yang terkumpul, akan menjadi dasar Pemprov Jateng dalam mengambil kebijakan dan melakukan intervensi. Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga golongan miskin.
Seperti dipaparkan Ganjar, beberapa perusahaan di sekitar Grobogan dan Demak membutuhkan ratusan pekerja. Di antara mereka bahkan ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil.
"Kawan-kawan dari Disnaker dan Investasi kami minta cek ke perusahaan, di wilayah untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik," paparnya.
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengamini pernyataan Ganjar. Menurutnya, pengentasan warga dari zona kemiskinan tak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah.
Ia mengungkapkan, 2,29 persen 31.740 orang pada 2022 tergolong warga dengan kemiskinan ekstrem di Grobogan. Untuk memupusnya Pemkab Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).
Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Pendukung Jokowi yang Terserap Ganjar Naik Lagi Jadi 38,2 Persen
Program Gebertaskin berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan UMKM miskin, perbaikan RTLH, penataan lingkungan permukiman kumuh, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Kemudian ada pula pemberian bantuan dan jaminan sosial, serta pemberian beasiswa bagi anak sekolah dari penduduk miskin.
"Ayo keroyok bareng-bareng, koordinasi dengan kades, camat apa yang dibutuhkan kemudian dikeroyok dengan dana dari provinsi, CSR dan Baznas. Kemarin (kemiskinan di Grobogan) agak naik 12 persen sekarang agak turun 11 persen," pungkas Sumarni.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
7 Mobil Listrik Murah di Indonesia, Harga Mulai Rp100 Jutaan
-
7 Fakta Banjir dan Longsor Mengerikan yang Menghantam Kudus, 1 Korban Tewas!
-
Wujud Syukur 12 Tahun Perjalanan Perusahaan, Semen Gresik Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim
-
Darurat Kecelakaan Kerja di Jawa Tengah: Wagub Taj Yasin Desak Perusahaan Genjot Budaya K3!
-
Jawa Tengah Siaga! BMKG Peringatkan Banjir dan Longsor Mengancam Hingga Februari 2026