Duh! Stunting, Kemiskinan Ekstrem, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Masih Menjadi Masalah Serius di Jateng

SuaraJawaTengah.id - Pembangunan di suatu daerah, tak melulu harus dengan pembangunan infrastruktur fisik saja. Namun juga terkait masalah lain seperti kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, penanganan stunting, penanganan kemiskinan, dan pemeberdayaan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, baru-baru ini. Menurutnya, untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pemberdayaan penyandang disabilitas sepertinya perlu dorongan lebih sebagai program prioritas Pemprov Jateng.

"Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (PD) misalnya, harus dibangun secara inklusif. Hal ini dikarenakan, sejumlah indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat prevalensi yang tinggi ditambah ketidakmerataan akses bagi penduduk penyandang disabilitas, berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan," kata politisi Partai Gerindra dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (21/3/2023).

Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Hal ini menurutnya juga perlu upaya keras pemerintah, karena dua persoalan itu saling berkait. Pada tahun 2022 lalu, angka stunting di Jateng sendiri sesuai data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih di angka 20 persen.

Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Desa Jragung Demak Dapat Bantuan Ambulans

Salah satu upaya yang bisa untuk mengatasi masalah stunting ini, selain pemberian gizi cukup pada anak, secara umum juga perlunya mengentaskan persoalan kemiskinan ekstrem. Karena salah satu faktor tidak terpenuhinya gizi pada anak, adalah faktor ekonomi orang tua.

Padahal di Jawa Tengah pada September 2022 angka kemiskinan ekstrem meningkat menjadi 10,98% dari posisi Maret 10,93%. Selain itu, pada 2023 tentu harus menjadi perhatian dalam stabilitas ekonomi dan politik karena masuk tahun politik.

Maka Pemprov Jateng perlu menggencarkan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting secara masif. Termasuk terkait validasi data, sehingga pemerintah bisa memiliki acuan guna proses penganggaran dan politik anggarannya.

"Menurutnya, stunting tidak hanya terkait kesehatan dan asupan gizi pada anak saja, tetapi juga bisa dipengaruhi banyak faktor seperti kesehatan lingkungan, ekonomi masyarakat, pendidikan, dan beberapa faktor lain termasuk kesadaran orang tua. Kasus stunting di Jawa Tengah sendiri banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah," tegasnya.

Ditekankan, persoalan stunting ini sangatlah penting, karena berkaitan dengan generasi penerus bangsa. Stunting sendiri adalah kondisi yang diakibatkan kurangnya asupan gizi yang diberikan pada anak di usia awal kehidupan hingga waktu yang panjang.

Baca Juga: Perbup Soal Stunting di Bandung Barat Bakal Diperbarui

"Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas," tegasnya.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menekankan dalam pembangunan daerah memang tidak melulu hanya tentang pembangunan fisik. Meskipun usulan terbanyak dalam setiap Musrenbangwil selalu saja tentang pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan kita hari ini rasanya masih maskulin, kesetaraan gendernya belum. Maksudnya, semua orang berpikir bahwa membangun itu soal fisik. Terima kasih saya sudah dikasih contoh bagaimana menangani stunting, PTP, dan peningkatan IPM," kata Ganjar saat memimpin Musrenbangwil Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang) di Aula PT Geo Dipa, Kabupaten Wonosobo, Senin (20/3/2023).

Di luar infrastruktur, lanjut Ganjar, pembangunan yang perlu digenjot adalah mengenai penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus yang musti dikejar sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat.

"Kita diingatkan terus menerus dan saya senang bagaimana penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, aksesibilitas penyandang disabilitas ini luar biasa. Kita cek aja, gedung ini sudah ada akses untuk disabilitas apa belum," paparnya.

Berikutnya yang menjadi fokus adalah tentang kesetaraan gender. Sebab dalam dialog ada perwakilan kelompok perempuan, yakni dari Aisiyah Kabupaten Magelang, tentang kesetaraan yang belum sepenuhnya dapat dilakukan.