Soroti Soal Pertanian, DPRD Jateng Minta Pemerintah Lakukan Langkah Nyata, Jangan Sebatas Sosialisasi

SuaraJawaTengah.id - Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, menyebut langkah pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan sektor pertanian adalah hal yang sangat menjanjikan.

Menurutnya, memberdayaan kelompok tani jangan hanya sebatas sosialisasi saja. Namun, langkah yang benar-benar strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi pada para petani.

"Para pemangku kepentingan harus responsif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki potensi pengembangan usaha di sejumlah sektor di daerah, khususnya pertanian ini" kata Heri dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (25/5/2023).

Ia sangat mengapresiasi banyaknya para petani yang sudah mulai membuat kelompok-kelompok untuk pemberdayaan para petani.

Baca Juga: Vaksinasi Rabies Gratis Hewan Peliharaan di Tebet

"Bagus.. Jadi bisa lebih mudah dan masif untuk pemberdayaan dan kemajuan di bidang pertanian," ungkapnya.

Kolektifitas ini dari para petani ini lah salah satu yang menjadi acuan langkah strategis ke depannya. Lebih lanjut, Politisi Gerindra itu menyampaikan mulai dari Kolektifikasi modal yaitu yang menjadi upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya.

"Misalnya adanya simpan pinjam produktif yang wajib bagi anggota untuk menabung dan meminjamkan sebagai modal produksi bukan untuk konsumtif," jelasnya.

Selanjutnya, Kolektifikasi produksi, yaitu untuk menentukan pola, jenis, kuantitas serta siklus produki secara kolektif dan perlu untuk mencapai efisiensi produksi dengan skala produksi besar dari banyak produsen.

"Dari sini, dapat dilakukan penghematan biaya faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti daam penanganan hama," terusnya.

Baca Juga: Untuk Bisa Naik Kelas, Legislatif Jateng Minta Permudah Akses Permodalan Pelaku UMKM

Kemudian, Kolektifikasi pemasaran yaitu bertujuan untuk untuk mengurangi dominasi tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual, merubah pola relasi yang merugikan petani produsen, serta membuat pola distribusi yang lebih efisien dengan pemangkasan rantai pemasaran yang kurang menguntungkan.

Pentingnya pemberdayaan kelompok tani sangat beralasan karena keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini, terutama sejak era otonomi daerah, kecenderungan perhatian pemerintah terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang.