Peringatan Keras Gubernur Luthfi untuk Kepala Daerah, OTT KPK Cukup Pati dan Pekalongan!

SuaraJawaTengah.id - Suasana rapat koordinasi persiapan Lebaran 2026 di Gradhika Bhakti Praja, Senin (9/3/2026), mendadak tegang. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, tak hanya membahas arus mudik, melainkan melontarkan peringatan keras yang menusuk langsung ke jantung integritas para kepala daerah.

Di hadapan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Luthfi menegaskan, kasus korupsi yang menjerat Bupati Pati dan Pekalongan harus menjadi pelajaran terakhir.

"Cukup Pati dan Pekalongan, aja sampek ana sing ketelu (jangan sampai ada yang ketiga)!" serunya dengan nada tegas.

Peringatan ini bukan isapan jempol belaka. Luthfi secara gamblang menyinggung rentetan kasus hukum yang menimpa kepala daerah di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan dalam waktu berdekatan.

“Pertama Pati, satu setengah bulan berikutnya Pekalongan. Saya tidak ingin satu setengah bulan nanti ada lagi. Ini warning untuk kita semua, cukup dua kali, jangan sampai ini ping telu,” tegasnya. 

Menurut Ahmad Luthfi, kasus-kasus tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar kembali pada esensi tugas mereka: "menjalankan tugas dengan orientasi pelayanan publik, bukan menyalahgunakan kewenangan jabatan."

Ia menekankan, sebagai pejabat publik, mereka "wajib menjaga integritas serta menjauhi praktik yang melanggar hukum, termasuk korupsi dan gratifikasi." Ini bukan hanya soal etika, tapi juga tentang kepercayaan publik yang menjadi fondasi pemerintahan.

Gubernur juga meminta para kepala daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka.

“Sebagai pejabat publik kita harus menciptakan birokrasi yang melayani dengan prinsip clear and good governance. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga,” ujarnya.

Baca Juga: Jejak Politik Fadia A Rafiq: Karier Mulus dari Wabup hingga Jadi Bupati Pekalongan 2 Periode

Luthfi juga secara spesifik meminta, “Saya minta para bupati dan wali kota betul-betul menjaga akuntabilitas, keterbukaan kita, transparansi kita.”

Tak hanya soal integritas, Luthfi juga mengingatkan para kepala daerah untuk tetap berada di wilayah masing-masing selama periode libur Lebaran.

Hal ini merujuk pada surat edaran Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang meminta kepala daerah siaga selama masa mudik dan arus balik.

Menurut Ahmad Luthfi, kepala daerah harus memastikan kondisi wilayah tetap kondusif selama momentum Lebaran yang identik dengan lonjakan mobilitas masyarakat.

"Lebaran itu agenda tahunan. Sebagai pejabat publik kita sudah biasa jadi ‘Bang Toyib’ yang tidak pulang-pulang. Saya ingatkan H-7 sampai H+7 tetap berada di wilayah,” ujarnya, memberikan gambaran realitas tugas seorang pemimpin daerah.

Ia juga dengan tegas mengingatkan agar kepala daerah "tidak melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri selama periode tersebut."