Dianggap Lambat Menangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, BEM Unsoed Demo Ajukan 8 Tuntutan

SuaraJawaTengah.id - Polemik kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan pejabat Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah mengundang aksi unjuk rasa mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ajukan 8 tuntutan tentang Kekerasan Seksual (KS) untuk rektorat, Jumat (16/6/2023).

Kasus dugaan kekerasan seksual antar dosen belum selesai. Bahkan, terduga pelaku justru dilantik menjadi pejabat di salah satu Fakultas.

Presiden BEM Bagus Hadikusumah mengatakan, aksi kali ini pihaknya mengajukan 11 poin tuntutan kepada rektor untuk disetujui. Namun sayang, pihak rektor diwakili oleh wakil yang menemui para demonstran.

"Tertujunya sebetulnya kepada Rektor walaupun wakil rektor termasuk jajarannya, tapi yang paling kita incar adalah rektornya. Kita ada tuntutan 11, 8 itu masalah KS dan 3 itu tentang SE, itu tanda tangannya rektor. Makanya kita tunggu rektor, kita mau bikin kesepakatan bahwa Senin kita mau minta tanda tangan terkait tuntutan,"tegasnya, Jumat (16/6/2023).

Baca Juga: Anak 9 Tahun Diperkosa Sampai Trauma dan Minta Ganti Kelamin, KemenPPPA Langsung Lakukan Cek Psikologis

Isi tuntutan BEM Unsoed diantaranya adalah rektorat menegakkan Permendikbud No 30 Tahun 2021, menandatangani surat rekomendasi maksimal dalam jangka waktu 7 hari dan memberhentikan sementara pelaku sesuai dengan pasal 42 Permendikbud No 30 Tahun 2021.

Rektor juga diminta untuk tidak pandang bulu terhadap pelaku kekerasan seksual dan menjamin keselamatan korban kekerasan seksual.

Ia menilai, pihak Unsoed lambat dalam menangani masalah kekerasan seksual. Bahkan, Bagus menyebut tak hanya satu kasus yang belum tertangani dengan baik.

"Memang yang paling besar saat ini adalah satu kasus, tapi ternyata ada banyak dan di beberapa fakultas ada,"ungkapnya.

Untuk itu, pihak BEM Unsoed tengah fokus dalam penegakkan hukum yang berlaku terhadap kasus pelecehan seksual. "Kita mau tegak lurus menyerang rektor dan mengingatkan rektor agar Permendikbud no 30 tahun 2021 yang harus ditegakkan jangan lambat dan abai,"tegasnya.

Baca Juga: Hadapi Tekanan Publik, Unsoed Siap Evaluasi Keputusan Terkait Kasus Dugaan Kekerasan Seksual

Dilokasi demo, Wakil rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni Unsoed, Norman Arie Prayogo merespon, pihaknya menyatakan keseriusan dalam menangani kasus yang terjadi. Bahkan, pihaknya mengklaim sudah melaksanakan semua yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

"Komitmen sekali untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual, tidak ada satupun yang menjadi rekomendasi PPKS yang tidak dilaksanakan," kata dia.

Sementara terkait tudingan lambat menangani kasus, pihaknya butuh melengkapi informasi dan bukti.

"Kenapa lama? Pak Rektor setelah menerima laporan itu butuh melihat lagi buktinya sesuai apa tidak. Dipastikan juga ketika menerima saksi untuk berhati hati. Setiap sanksi yang dikeluarkan PPKS itu sama dan semua sudah dikeluarkan sanksi walaupun terkesan lama,"sebutnya.

Norman juga mengatakan, kini pihak rektorat masih harus melakukan pemeriksaan dan kordinasi ulang sebab ada bukti baru.

"Bertemu dengan satgas saling mengupdet segala info dan bukti dan akan kordionasi sekali lagi untuk statemen akhir. Apakah ini KS atau bukan KS dan apa kebijakan rektor yang diambil. Kalau ini KS. Tapi dengan bukti. Karena dapat bukti baru, seperti apa sanksi dan kebijakan rektor nantinya,"paparnya.

Norman menyebut, beberapa informasi dan bukti yang sebelumnya masih kurang kini sudah lengkap. Ia menargetkan pekan depan sudah muncul statemen resmi dari pihak rektor.

"Rekomendasi yang diajukan PPKS salah satunya masih ada yang kurang. Kemarin ketemu sudah melengkapi informasi itu. Rekomendasi tidak bisa disebutkan tapi dibutuhkan pemeriksaan yang kurang dan sekarang sudah komplit. harapan minggu depan keluar evaluasi yang kemudian keluar statemen resmi,"pungkasnya.

Kontributor : Citra Ningsih