Ada 2.422 Desa Mandiri Energi di Jateng, Tapi Biogas Paling Rawan Mangkrak, Ini Penyebabnya

SuaraJawaTengah.id - Desa Mandiri Energi menjadi program yang terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu untuk mendorong kemandirian atau kedaulatan energi dengan pendekatan potensi sumber energi lokal desa.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, terdapat 2422 desa yang masuk dalam program Desa Mandiri Energi.

Kapala Dinas ESDM Jateng, Buedyo Dharmawan mengatakan energi adalah kebutuhan yang sangat penting saat ini.

Desa-desa di Provinsi Jawa Tengah pun terus didorong untuk mengembangkan kemandirian energi.

"Mulai 2021 kita mengidentifikasi energi alternatif di desa-desa. Data terakhir ada 2.422 desa. Yang inisiatif 2239, 158 yang berkembang, mapan 25," katanya saat ditemui Suara.com di Semarang pada Selasa (10/10/2023).

Terdapat beberapa energi yang dikembangkan desa-desa yang ada di Jawa Tengah. Dari energi biogas menggunakan kotoran ternak dan manusia, energi mikrohidro, energi surya, dan terbaru gas rawa atau Biogenic Shallow Gas (BSG).

"Yang energi microhidro air, sampai ada di daerah Banyumas tidak ingin PLN masuk, karena sudah mapan dan nyaman. Kalau Energi surya, mahal. Kebanyakan untuk pengairan di sawah atau untul pompa air," jelasnya.

"Gas rawa atau BSG, itu yag paling baru ada di jawa tengah. Sudah ada di banjarnegara, karanganyar, sragen, grobogan," tambahnya.

Namun demikian menurutnya yang paling banyak dikembangkan di desa-desa adalah Biogas, yang memanfaatkan kotoran hewan ternak dan kotoran santri di Pondok Pesantren.

Baca Juga: Anak Muda Kota Semarang Hadiri Fun Touring dan Nonton Konser Musik Bareng Yamaha Fazzio Hybrid - Connected

"Paling banyak yang kita kembangkan ya biogas ternak. Untuk memasak dan tidak tergantung pada LPG dari pertamina. Bahkan ada yang 2 tahun tidak beli gas," ujarnya.

Anggaran Kemandirian Energi

Buedyo Dharmawan menyebut, anggaran untuk program kemandirian energi tersebut bukan berasal dari Pemprov Jateng saja.

Terdapat dari Dinas ESDM, Dinas Peternakan dan Dinas lingkungan hidup. Selain itu juga dari APBD Kabupaten/Kota dan terakhir adalah program CSR dari swasta.

"Anggaran awal pemprov jateng mendapat porsi besar untuk kemandirian energi, yaitu Rp 10-15 miliar lebih per tahun," ujarnya

"Kita tidak penting anggaran darimana, yang penting masyarakat ini greget dengan kemandirian energi ini. Kalau merka merasa kemanfaatnya, mereka akan mengembangkan sendiri," tambahnya.