Namanya Dikaitkan dengan Pilwakot Semarang, Ade Bhakti: Saya Bekerja Seperti Biasa

SuaraJawaTengah.id - Mantan camat viral, Ade Bhakti tiba-tiba muncul sebagai sosok potensial menjadi bakal calon walikota Semarang pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) yang akan digelar pada 27 November mendatang.

Pria yang kini menjabat sebagai sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran disebut muncul dari masyarakat bersama tokoh-tokoh lain seperti Hevearita G Rahayu (Walikota Semarang sekarang), Yoyok Sukawi (CEO PSIS Semarang), dan Iswar Aminuddin (Sekda Kota Semarang sekarang).

Hal itu berdasarkan data dari lembaga survei AKSARA Research and Consulting.

Namun demikian, Ade Bhakti tak mau merespon soal hasil survei tersebut.

Baca Juga: Jembatan Kaca Tinjomoyo di Kota Semarang Belum Dibuka untuk Umum, Ini Alasannya

Tetapi Ade Bhakti menyatakan jika itu memang benar-benar asli muncul dari masyarakat, maka dia tidak bisa menolak.

"Dan kalau memang itu asli muncul dari masyarakat ya gimana lagi. Kan ya nggak bisa nolak," tuturnya di Semarang pada Sabtu (20/1/2024).

Ade Bhakti berterus terang dirinya tidak melakukan upaya apapun untuk mengkampanyekan dirinya. Apalagi sampai menuju pencalonan wali Kota.

"Karena jujur saja saya merasa nggak ngapa-ngapain," tegasnya.

Ade mengatakan dirinya hanya bekerja seperti biasa sesuai dengan tugas yang diberikan.

Baca Juga: Semarang Berpotensi Diguyur Hujan pada Jumat 19 Januari 2024, Ini Penjelasan BMKG

"Saya bekerja seperti biasa, melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya seperti kalau disuruh jadi camat ya jadi camat, sekarang di damkar sebagai sekdin ya bekerja sesuai tugas. Udah gitu aja," tuturnya.

“Ya prinsip saya melayani dengan baik sesuai tugas aja,” tambahnya.

Terakhir, Ade Bhakti mengaku harus berpikir keras jika memang ada aspirasi yang memintanya maju menjadi bakal calon walikota Semarang.

"Cuma kalau memang ada kehendak dari masyarakat untuk saya (jadi walikota), ya saya harus berfikir dulu karena saya kan ASN," ujuarnya.

“Terus kalau memang mau maju (jadi walikota) kan harus ada kendaraan (partai politik) juga," tutupnya.