Percepatan Program MBG di Jateng, Pemprov Bakal Optimalisasi Aset Jadi Dapur Khusus

SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggencarkan upaya percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Gubernur Ahmad Luthfi.

Dalam langkah terbaru, pemanfaatan aset milik Pemprov Jateng menjadi strategi kunci untuk mendukung operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berperan sebagai pusat produksi makanan bergizi bagi pelajar.

Gubernur Luthfi menyampaikan bahwa pendekatan ini merupakan bentuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya daerah agar program dapat berjalan lebih cepat tanpa tergantung pada pembangunan infrastruktur baru yang memakan waktu dan biaya besar.

"Kami ingin semua sumber daya yang sudah ada dimaksimalkan. Aset milik Pemprov Jateng bisa langsung digunakan sebagai dapur MBG, tanpa harus membangun dari awal. Ini soal komitmen dan kecepatan," ujar Luthfi dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Program MBG di Kantor Gubernur, Sabtu (12/4/2025).

Baca Juga: Mudik Tak Lagi Jadi Beban: Balik Rantau Gratis Angkat Martabat Pekerja Informal Jateng

Dari pemetaan awal yang dilakukan Tim Percepatan MBG, terdapat setidaknya 21 aset milik Pemprov yang siap dimanfaatkan, terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah. Selain itu, satu aset tambahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masuk dalam daftar.

Pemanfaatan aset ini tak hanya efisien, tetapi juga strategis secara geografis. Aset-aset tersebut tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, sehingga dapat mendukung sistem distribusi makanan bergizi secara lebih merata dan tepat waktu.

Tak hanya mengandalkan aset fisik, Pemprov Jateng juga menggandeng institusi pendidikan vokasi sebagai bagian dari rantai produksi MBG. Saat ini, terdapat 34 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki fasilitas tata boga tipe A dan telah mengantongi sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, tujuh SMK sudah masuk dalam daftar usulan dapur SPPG.

"SMK dengan fasilitas boga yang sudah bersertifikat bisa menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Ini juga sejalan dengan semangat link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan nyata di masyarakat," kata Luthfi.

Guna memperkuat sinergi lintas sektor, Pemprov Jateng juga menjalin koordinasi intensif dengan TNI dan Polri yang memiliki dapur SPPG aktif. Kolaborasi ini dinilai penting agar semua lini bergerak serempak mendukung MBG sebagai program prioritas provinsi.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan: Nafas Baru bagi Warga, Jadi Pendongkrak PAD Jawa Tengah

"Program MBG bukan hanya tanggung jawab Pemprov, tapi juga menjadi tugas bersama seluruh elemen. Kami akan bentuk tim percepatan di tingkat kabupaten/kota dan mengundang seluruh stakeholder duduk bersama dalam satu koordinasi," tegasnya.

Langkah percepatan lainnya adalah menggandeng sektor swasta. Pemprov Jateng tengah memfinalisasi kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI). Gubernur telah melakukan pertemuan langsung dengan Ketua Umum DPP APJI untuk membahas teknis pelibatan pengusaha jasa boga dalam mendukung logistik MBG.

"APJI punya pengalaman dalam penyediaan makanan skala besar. Dengan kerja sama ini, kita ingin memperkuat kesiapan dan keberlanjutan program MBG, terutama dari sisi kapasitas produksi dan distribusi," tambah Luthfi.

Tim Percepatan Program MBG sendiri diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan disekretariati oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto. Tim ini memiliki mandat untuk mengoordinasikan seluruh langkah percepatan, mulai dari pemanfaatan aset, integrasi SMK, kerja sama dengan instansi vertikal hingga pelibatan swasta.

Dengan model kolaboratif ini, Gubernur Luthfi berharap Jawa Tengah bisa menjadi contoh pelaksanaan MBG yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga berkelanjutan. Lebih dari sekadar memberi makan, program MBG ditujukan untuk memperkuat ketahanan gizi generasi muda dan mendukung masa depan pendidikan yang lebih sehat dan inklusif.