Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto Jadi Sorotan, Mensos: Sudah Penuhi Syarat, Pro Kontra Wajar

SuaraJawaTengah.id - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto kembali memicu perdebatan publik. Isu yang kerap timbul tenggelam ini kembali mengemuka setelah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa usulan tersebut kini sudah memenuhi syarat formal.

Gus Ipul menegaskan bahwa dorongan untuk menjadikan Soeharto pahlawan bukan datang dari pemerintah pusat, melainkan dari aspirasi daerah. Menurutnya, proses ini telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

"Usulan gelar pahlawan disampaikan dari kabupaten/ kota, naik ke provinsi, sampai ke Kementerian Sosial," kata Mensos di Semarang, Kamis.

Ini bukan kali pertama nama penguasa Orde Baru itu diajukan. Gus Ipul mengungkapkan bahwa usulan serupa pernah datang dari Kabupaten Sragen pada tahun 2010, namun saat itu dinyatakan belum memenuhi syarat.

Kini, setelah melalui proses verifikasi, usulan tersebut dianggap layak untuk melaju ke tahap selanjutnya.

Soeharto menjadi satu dari 40 nama yang telah lolos seleksi administrasi di Kementerian Sosial. Seluruh nama tersebut, lanjut Gus Ipul, telah diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"40 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat, kata dia, telah disampaikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon."

Menariknya, dalam daftar 40 nama tersebut, nama Soeharto bersanding dengan figur-figur yang memiliki sejarah berseberangan, bahkan menjadi korban di eranya.

Salah satu nama yang paling menonjol adalah Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, yang diculik dan dibunuh secara brutal pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Gelar Pahlawan Soeharto: Jalan Terjal Uji Publik di Atas Warisan Orde Baru

Selain Marsinah, terdapat pula nama Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang merupakan tokoh sentral gerakan reformasi penumbang rezim Soeharto.

Menyadari potensi polemik yang akan timbul, Gus Ipul menganggap perbedaan pendapat di masyarakat adalah hal yang lumrah. Menurutnya, setiap tokoh memiliki sisi kelebihan dan kekurangan yang bisa menjadi bahan pertimbangan.

"Ia menilai adanya perbedaan pendapat tentang usulan pahlawan nasional dapat dimaklumi, dipahami, dan didengarkan sebagai pertimbangan."

"Ia juga menilai para calon Pahlawan Nasional yang memiliki kelebihan maupun kekurangan sebagai sesuatu yang wajar."

Selain nama-nama kontroversial tersebut, beberapa tokoh lain yang diusulkan antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf, Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri, sastrawan H.B Jassin, hingga Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Kini, keputusan akhir berada di tangan dewan yang dipimpin oleh Fadli Zon sebelum diajukan kepada Presiden untuk penetapan.