Jateng Darurat Kekerasan Pesantren, Gubernur Luthfi Dorong Gerakan 'Asah-Asuh'

SuaraJawaTengah.id - Rentetan kasus kekerasan yang mencoreng institusi pesantren di Jawa Tengah memicu respons progresif dari pemerintah daerah dan organisasi keagamaan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pendekatan pidana atau penegakan hukum semata terbukti tidak lagi memadai untuk memutus rantai kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis agama tersebut.

Sebagai jawaban atas krisis ini, Pemprov Jateng menginisiasi gerakan preventif skala besar yang melibatkan lintas sektoral: pemerintah, aparat penegak hukum, ulama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.

“Kita harus saling asah dan asuh. Tidak cukup dengan penegakan hukum. Kita harus mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat untuk menyadarkan kembali agar kejadian kekerasan tidak terulang,” tegas Luthfi usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Sabtu (30/5/2026).

Pemulihan Total dan Evaluasi Institusi

Luthfi menjelaskan, meskipun sanksi hukum terhadap pelaku sepenuhnya merupakan domain kepolisian, dampak psikologis pada korban serta pemulihan nama baik lembaga pesantren menuntut penanganan kolektif.

Langkah konkret mulai disusun. Luthfi mengaku telah menggelar diskusi intensif dengan Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, guna merumuskan formula pencegahan yang melibatkan kementerian terkait dan tokoh-tokoh kunci di masyarakat.

Bagi Luthfi, setiap kasus yang mencuat harus diletakkan sebagai cermin koreksi total.

"Kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah pesantren menjadi evaluasi bersama, agar kejadian tidak terulang," imbuhnya.

Fatayat NU Pasang Badan: Dobrak Budaya Bungkam

Baca Juga: Penyebar Hoaks 'Pocong Begal' yang Resahkan Warga Jateng Diburu Polisi

Gerakan bersih-bersih pesantren ini mendapat amunisi kuat dari sayap perempuan Nahdlatul Ulama. Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyatul Mutmainah, menginstruksikan kadernya untuk berada di garis depan dalam melindungi perempuan dan anak di lingkungan pendidikan.

Fatayat NU berkomitmen meruntuhkan tembok psikologis yang selama ini kerap membuat korban kekerasan takut melapor.

“Kita aktif menyadarkan masyarakat untuk berani speak up (bicara), berani bersuara ketika melihat atau menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, karena ini adalah tugas kita bersama,” ujar Tazkiyatul, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tegal.

Fatayat NU Jawa Tengah secara resmi menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan menyukseskan program proteksi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memastikan tidak ada lagi ruang aman bagi pelaku kekerasan di atas tanah pesantren.