Sarif Abdillah Ungkap Strategi Entaskan Kemiskinan di Jateng: Optimalisasi Aset hingga Validasi Data

SuaraJawaTengah.id - Pengentasan kemiskinan di Jawa Tengan membutuhkan kerja keras sekaligus strategi konkret dari setiap kepala daerah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

“Jangan semua daerah mengalami ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat yang memang nilainya cukup tinggi,” ungkapnya, Minggu (5/4/2026).

Atas dasar itu, Kakung, sapaan akrab Sarif, mendorong kepala daerah untuk memiliki pola pikir wirausaha dalam mengelola pemerintahan, termasuk dengan mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan baru.

“Kita tentu mendorong agar kepala daerah melakukan inovasi dan kreativitas agar menciptakan kemandirian fiskal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di depannya,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kakung berharap ke depan akan muncul daerah percontohan di Jawa Tengah yang mampu bertahan dan tumbuh secara ekonomi secara mandiri, dengan kinerja fiskal yang kuat serta pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Sehingga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Di sisi lain, Kakung juga meminta pengawasan bantuan sosial (bansos) tidak boleh diabaikan.

Sejauh ini, persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat.

Baca Juga: Waspada Potensi Hujan Lebat di Jawa Tengah Hari Ini! Ini Penjelasan BMKG

“Kita ingin melihat bahwa bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan tentunya ini untuk mendukung masyarakat yang tidak mampu agar mereka bisa mendapatkan bantalan sosial yang memadai,” katanya.

Kakung tak menampik persoalan mendasar terkait satu data kemiskinan nasional yang hingga kini dinilai belum maksimal. Menurutnya, meski Presiden telah menugaskan BPS untuk memperkuat data dasar, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif.

“Kita juga terus mendorong agar validasi data itu terus dilaksanakan, agar benar-benar masyarakat yang menerimanya adalah masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.