- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendorong kepala daerah meningkatkan PAD melalui penguatan ekonomi lokal dan kreativitas wirausaha.
- Upaya kemandirian fiskal daerah bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Jawa Tengah.
- Pemerintah daerah perlu memvalidasi akurasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.
SuaraJawaTengah.id - Pengentasan kemiskinan di Jawa Tengan membutuhkan kerja keras sekaligus strategi konkret dari setiap kepala daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.
“Jangan semua daerah mengalami ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat yang memang nilainya cukup tinggi,” ungkapnya, Minggu (5/4/2026).
Atas dasar itu, Kakung, sapaan akrab Sarif, mendorong kepala daerah untuk memiliki pola pikir wirausaha dalam mengelola pemerintahan, termasuk dengan mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan baru.
“Kita tentu mendorong agar kepala daerah melakukan inovasi dan kreativitas agar menciptakan kemandirian fiskal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di depannya,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kakung berharap ke depan akan muncul daerah percontohan di Jawa Tengah yang mampu bertahan dan tumbuh secara ekonomi secara mandiri, dengan kinerja fiskal yang kuat serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Sehingga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Di sisi lain, Kakung juga meminta pengawasan bantuan sosial (bansos) tidak boleh diabaikan.
Sejauh ini, persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat.
Baca Juga: Waspada Potensi Hujan Lebat di Jawa Tengah Hari Ini! Ini Penjelasan BMKG
“Kita ingin melihat bahwa bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan tentunya ini untuk mendukung masyarakat yang tidak mampu agar mereka bisa mendapatkan bantalan sosial yang memadai,” katanya.
Kakung tak menampik persoalan mendasar terkait satu data kemiskinan nasional yang hingga kini dinilai belum maksimal. Menurutnya, meski Presiden telah menugaskan BPS untuk memperkuat data dasar, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif.
“Kita juga terus mendorong agar validasi data itu terus dilaksanakan, agar benar-benar masyarakat yang menerimanya adalah masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Tertinggi dalam 10 Tahun, UMP Jateng 2027 Naik 14,10 Persen Jadi Rp2,65 Juta
-
Lari Sambil Jelajah Pantai hingga Hutan, Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 Gaet Ratusan Pelari
-
Bapenda Jateng Perkuat Pengawasan Retribusi Lewat Sistem Digital
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, AMPB Gembira
-
Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu