Mediasi Gagal, Penagihan Utang Berdarah di Kudus Berakhir Penetapan 24 Tersangka

Kapolda menegaskan, penyelesaian persoalan utang-piutang harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pihak yang merasa memiliki hak untuk menagih pembayaran tetap tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

"Termasuk dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada siapa pun yang berdalih, apakah itu debt collector ataupun aksi-aksi lain yang mengatasnamakan organisasi tertentu untuk memaksakan kehendak atau haknya dengan cara melawan hukum. Kita akan tindak tegas," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat tidak takut melaporkan dugaan aksi premanisme kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 262 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum, Pasal 448 tentang pemaksaan secara melawan hukum, serta Pasal 257 tentang memasuki rumah atau pekarangan orang lain secara melawan hukum.

Penyidikan masih berlanjut untuk mendalami peran masing-masing tersangka serta mengungkap keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.