22 Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren Jateng Catat 85 Korban, Pencegahan Jadi Sorotan

SuaraJawaTengah.id - Sebanyak 85 orang menjadi korban dalam 22 kasus kekerasan di lingkungan pesantren di Jawa Tengah selama Januari hingga Maret 2026. Data tersebut menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat upaya pencegahan, agar pesantren tidak hanya menangani kasus setelah terjadi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi para santri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menegaskan pencegahan kekerasan perlu dilakukan secara sistematis melalui penguatan pengawasan, saluran pengaduan, serta keterlibatan aktif para santri.

“Angka kekerasan di pondok pesantren setiap tahun meningkat dari 2021 sampai Agustus 2026. Kita tidak hanya sibuk dengan angka, tetapi bagaimana melakukan tindakan preventif,” katanya dalam Sarasehan Santri untuk memperingati Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah di Pendapa Pemkot Tegal, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 santri dan santriwati. Dalam forum itu, pemerintah mendorong penguatan pesantren ramah anak melalui langkah pencegahan perundungan, penyediaan mekanisme pelaporan, dan pendampingan bagi korban kekerasan.

Uswatun mengatakan, kekerasan di lingkungan pesantren tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga mencakup perundungan verbal, penghinaan terhadap bentuk tubuh atau body shaming, kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan.

Karena itu, upaya pencegahan dinilai perlu melibatkan seluruh unsur pesantren, mulai dari pengasuh, tenaga pendidik, hingga para santri. Lingkungan pendidikan harus memberikan ruang bagi santri untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan tindakan yang membuat mereka merasa terancam atau tidak aman.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembentukan forum santri yang dapat berperan sebagai pelopor pencegahan perundungan. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi santri untuk menyuarakan persoalan sekaligus membantu mendorong tindak lanjut atas pengaduan yang muncul.

Selain itu, pesantren didorong memperkuat standar operasional prosedur (SOP), menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta mengevaluasi pola pengasuhan dan pendidikan secara berkala. Pengawasan lingkungan, termasuk melalui penggunaan kamera pengawas atau CCTV di lokasi yang sesuai, juga dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan.

Menurut Uswatun, penanganan kekerasan tidak boleh berhenti pada penyelesaian kasus. Korban membutuhkan pendampingan dan pemulihan trauma, sedangkan pelaku perlu mendapatkan pembinaan yang tepat agar memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan serupa.

Baca Juga: Cuaca Semarang Hari Ini Cerah Berawan, Suhu Diperkirakan Tembus 37 Derajat Celsius

Ribuan Pesantren Perlu Perkuat Sistem Perlindungan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Saiful Mujab, mengatakan pemerintah siap mendampingi pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri.

Dia menyebutkan, Jawa Tengah memiliki sekitar 5.325 pesantren dengan 815.504 santri. Besarnya jumlah tersebut membuat penguatan sistem pengasuhan dan pendidikan menjadi penting untuk mencegah kekerasan sekaligus mendukung pembentukan karakter generasi muda.

“Pemerintah provinsi dan Kementerian Agama siap untuk pendampingan bila di pesantren ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kekerasan, baik kekerasan verbal maupun yang lain,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, menegaskan pentingnya menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di pesantren.

"Apalagi di pesantren di Kota Tegal, karena saya di mana-mana selalu menyampaikan, setiap jengkal tanah di Kota Tegal harus menjadi ruang aman dan bebas dari tindak kekerasan bagi anak-anak," ujarnya.