Jelang Nataru, Gubernur Jateng Minta Polisi dan Jaksa Awasi Permainan Harga Pangan

SuaraJawaTengah.id - Ancaman kenaikan harga dan praktik penimbunan bahan pokok menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Untuk mencegah masyarakat terbebani lonjakan harga, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pengawasan distribusi dan perdagangan pangan diperketat hingga ke daerah.

Tak hanya melibatkan pemerintah kabupaten/kota, pengawasan juga akan diperkuat dengan menggandeng aparat penegak hukum, mulai dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah hingga kejaksaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang berpotensi mengganggu pasokan dan merugikan masyarakat, terutama ketika kebutuhan bahan pokok meningkat menjelang libur akhir tahun.

Hal itu disampaikan Luthfi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).

Luthfi menegaskan, pengendalian harga tidak boleh hanya dilakukan ketika harga bahan pokok sudah mengalami kenaikan. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga sejak jauh hari.

"Pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi penimbunan maupun spekulasi harga. Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah," jelasnya.

Dia juga meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga komoditas pangan strategis. Pengawasan perlu dilakukan secara terkoordinasi agar potensi gangguan pasokan dapat segera diketahui dan ditangani.

Daerah Surplus Diminta Bantu Wilayah Defisit

Selain mengantisipasi permainan harga, persoalan distribusi pangan antardaerah menjadi perhatian Gubernur. Sebab, perbedaan kemampuan produksi setiap kabupaten/kota dapat menyebabkan ketimpangan pasokan yang berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen.

Baca Juga: Kepala BPK Jateng Ikut Terjaring OTT Bupati Klaten, KPK Sita Rp1 Miliar

Komoditas seperti bawang merah dan cabai menjadi perhatian karena produksi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu membutuhkan dukungan distribusi agar kebutuhan daerah lain tetap terpenuhi.

Luthfi meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan hubungan antarpedagang dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kepala daerah harus mengambil peran langsung untuk membangun kerja sama pasokan dengan wilayah yang memiliki produksi berlebih.

"Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi," tegasnya.

Dalam skema tersebut, badan usaha milik daerah (BUMD) juga diminta mengoptimalkan perannya sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani.

Dengan begitu, hasil panen petani dapat terserap dengan baik, sementara daerah yang membutuhkan memperoleh kepastian pasokan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai distribusi sekaligus menjaga keseimbangan harga dari tingkat produsen hingga konsumen.

Di sisi lain, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diminta terus digencarkan. Upaya tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi tekanan harga pada komoditas tertentu.