Ancaman Musim Hujan Ekstrem, Wakil Ketua DPRD Jateng Desak Pemda Siaga Penuh Sejak Dini

SuaraJawaTengah.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendorong pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027.

Menurutnya, potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan korban maupun kerugian besar.

“Daerah yang memiliki histori curah hujan ekstrem harus segera memetakan kembali titik-titik rawan bencana dan memastikan jalur evakuasi dapat digunakan secara efektif," ungkapnya.

Kakung, sapaan akrab Sarif menyatakan dukungannya terhadap penerbitan Surat Edaran (SE) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027 yang ditujukan kepada para kepala daerah.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing," sebut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini.

Menurut dia, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan membuat peta kerawanan. Pemerintah daerah juga harus memastikan kebutuhan dasar penanganan bencana tersedia di wilayah yang memiliki risiko tinggi.

"Simulasi juga perlu dilakukan bersama masyarakat agar mereka memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,” jelas Kakung.

Kakung menambahkan, dapur umum, obat-obatan, tenda pengungsian, air bersih, hingga kebutuhan khusus bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas juga perlu disiapkan dalam bentuk stok penyangga atau buffer stock.

“Sebagai kebijakan mitigasi bencana, Pemda harus segera mendistribusikan alat berat, melakukan pengerukan sungai dan drainase, memperkuat tebing yang rawan longsor, serta memastikan kesiapan personel,” bebernya.

Baca Juga: Potensi Lokal Mendunia! Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Daerah Maksimalkan Peluang Sister City

Pemerintah daerah, kata Kakung, juga harus meningkatkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan unsur masyarakat untuk mempercepat respons ketika terjadi kondisi darurat.

"Masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai, lereng perbukitan, maupun kawasan yang memiliki riwayat banjir dan longsor, kita harapkan juga meningkatkan kewaspadaan secara mandiri," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Warga diimbau aktif memantau informasi cuaca dari BMKG dan BPBD. Termasuk menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting dan kebutuhan darurat, serta mengetahui lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi terdekat.

“Yang tidak kalah penting, kesiapsiagaan harus didukung alokasi anggaran kebencanaan yang cukup dan dapat segera digunakan, baik untuk mitigasi maupun penanganan keadaan darurat. Pemerintah daerah harus berani memprioritaskan anggaran untuk pengurangan risiko bencana,” tandasnya.