Budi Arista Romadhoni
Selasa, 17 November 2026 | 16:28 WIB
Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto ketika diwawancarai awak media di kediamannya, Dukuh Kaliampo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Selasa, 17 November 2026. [Suara.com/Singgih Tri]
Baca 10 detik
  • Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menilai isu Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran baru berasal dari para pendukungnya.
  • Aliansi tersebut meminta Sufmi Dasco Ahmad menyelesaikan komitmen pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebelum menduduki jabatan eksekutif baru.
  • Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta akibat belum adanya respons transparansi surat rakyat.

SuaraJawaTengah.id - Rumor pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) mencuatkan nama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad. Nama kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini santer terdengar di berbagai media sosial (medsos).

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengira munculnya figur Sufmi Dasco Ahmad di radar calon Wapres baru masih isu yang dilontarkan oleh para pendukungnya. Sedangkan, ia secara pribadi tidak ada statemen secara langsung menyatakan keinginan menjadi Wapres untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

"Menurut informasi banyak yang menggadang-gadang Dasco menjadi Wapres, tapi saat ini saya belum mendengar atau membaca kabar bahwa Dasco yang maju. Memang ada yang mengusulkan, tapi secara pribadi belum menyatakan bahwa dia siap dijadikan Wapres, yang sejauh ini hanya pendukung saja," ungkap Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto kepada Suara.com ketika ditemui di kediamannya di Dukuh Kaliampo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati pada Selasa, 17 November 2026.

Menurut Teguh, kursi Wapres setelah ditinggalkan Gibran pada 11 November 2026 lalu harus segera diisi pengganti. Namun, ia menilai harus ada sosok selain Sufmi Dasco Ahmad meskipun dari partai politik (parpol) pemenang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Memang kekosongan Wapres ini harus diisi. Semua orang berhak menjadi pejabat utamanya Wakil Presiden, apalagi dia dari parpol pemenang," terangnya.

Ia menyinggung soal janji Wakil Ketua DPR RI tersebut yang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 mendatang. Kurang etis, jika janjinya belum dituntaskan, tetapi justru menjabat di posisi baru di eksekutif. Terlebih, Sufmi Dasco Ahmad pernah menyatakan siap mundur ketika RUU Perampasan Aset batal disahkan.

"Kalau pun maju kami kecewa karena terkait perjanjian dengan kami soal RUU Perampasan Aset. Perjanjian ini bukan di antara Dasco dengan AMPB tetapi secara konstitusi DPR RI kepada rakyat. Diselesaikan dulu RUU Perampasan Aset, setelah selesai silahkan, kami nggak peduli," terang pria dengan sapaan Pak RW.

Sebagai pejabat publik, terutama di kursi legislatif pusat, dirinya harus menegakkan komitmen kepada janjinya. Bahkan sampai detik ini, AMPB belum menerima sinyal RUU Perampasan Aset akan disahkan.

"Harapan kami Dasco pegang komitmen sebagai Wakil Ketua DPR RI. Paling lambat 15 Desember, namun belum (tidak) ada komunikasi dengan Dasco dan DPR RI yang intinya adalah surat komitmennya Dasco ikut tanda tangan. Maka dari itu, selayaknya orang bijak selesaikan komitmen dulu, jangan langsung pergi meninggalkan jabatannya," ungkapnya.

Baca Juga: Sudewo Melawan! Tolak Vonis 8,5 Tahun Penjara dan Siapkan Banding

Sejauh ini, AMPB telah melayangkan surat untuk transparansi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi III DPR RI, akan tetapi belum ada jawaban apapun dari para wakil rakyat di Senayan itu. Apabila Sufmi Dasco Ahmad benar-benar maju sebagai Wapres RI, AMPB menilainya sebagai penghianatan terhadap rakyat.

Diketahui, AMPB telah mengajukan surat untuk keterbukaan DPR RI memberikan draf progres pembahasan RUU Perampasan Aset. AMPB mengirimkan surat pada 9 September dan 1 Oktober 2026 lalu. Jika belum ada respon, Teguh dan Supriyono alias Botok akan mendatangi Gedung DPR RI untuk menemui Komisi III DPR RI.

"Kami akan ke Jakarta dalam agenda pengawalan RUU Perampasan Aset sampai dimana masukan masyarakat ditampung oleh pihak perumus Komisi III. Kami minta draf terbaru RUU ini sehubungan masukan RDP," bebernya.

Pihaknya menilai DPR RI tak terbuka dalam RDP RUU Perampasan Aset. Bahkan lembaga negara sekelas DPR RI tidak menanggapi adanya surat yang diajukan oleh rakyat itu sendiri.

"Kami sangat kecewa kepada DPR RI, kenapa surat rakyat tidak ditanggapi? Kami sangat kecewa. Lembaga negara pusat kok komunikasi dengan rakyat gak baik?" ucap Teguh.

RDP RUU Perampasan Aset seharusnya dibahas bersama dengan ahli hukum, ahli tata negara, mahasiswa, dan masyarakat umum. Namun, AMPB yang pernah dijanjikan DPR RI secara langsung malah tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan.

Load More