"Kabupaten lain kami belum menerima laporan. Bisa jadi peredaran kalender itu masif. Kasus di Sragen, kami sudah mendatangi Kantor DPD PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tetapi tumpukan kalender sudah dipindahkan ke tempat lain," ujar Budhi.
Budhi bersama tim komisioner Bawaslu Sragen mengkaji laporan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tatag Prabawanto pada Rabu pagi.
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sragen Widodo mengatakan berdasarkan hasil kajian kasus kalender kampanye berlogo pemkab itu belum memenuhi unsur formal tetapi sudah memenuhi unsur material.
