Diperkuat, dengan dia mendapati informasi dari perpesan WhatsApp yang beredar di kalangan wali amanat dan civitas akademika Undip, yang menyatakan jika Menristekdikti Prof M Nasir, meminta jika dirinya harus ditindak tegas.
Undip bereaksi, lalu dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) untuk meminta klarifikasi soal kehadiran dia pada dua sidang tersebut. Termasuk klarifikasi beberapa postingan Suteki di Facebook dan meme yang dinilai cenderung menyebarkan paham khilafiyah.
"Tapi itu cacat hukum, harusnya jumlah DKKE itu ganjil dalam memutuskan rekomendasi, ini genap hanya 20 orang, pangkat mereka juga banyak yang di bawah saya. Legalitas mereka dipertanyakan," katanya.
Undip tak lantas menyerah, lalu dibentuk Tim Pemeriksa Pegawai pada 5 Juni 2018, langsung dibentuk Rektor Undip. Untuk kembali memeriksa Suteki, pertanyaan saat itu masih pada materi pemeriksaan mirip dengan pemeriksaan DKKE, seperti klarifikasi keterlibatan HTI, dikatakan cenderung HTI, anti Pancasila dan NKRI.
Baca Juga:Undip Ngotot Cari Bukti Dugaan Prof Suteki Pro HTI
Termasuk tim menanyakan kapasitas kehadiran Suteki pada sidang pencabutan badan hukum HTI, bahwa Suteki datang bukan sebagai perwakilan Undip namun datang secara pribadi. Atas dasar itu Undip menyatakan Guru Besar Pancasila tersebut melanggar disiplin sebagai ASN, karena membolos dari kewajibannya sebagai pengajar di kampus.
"Saya tanya juga pada tim, semua pernah membolos bahkan saya punya bukti ada pegawai yang sengaja menitip kartu gesek absensi. Tapi semua diam," katanya saat itu.
Dari pemeriksaan itu, tim kemudian rapat dengan rektor dan mengeluarkan keputusan SK Nomor 223 pada tanggal 6 Juni 2018, menyebutkan jika demi kelancaran pemeriksaan maka Suteki diberhentikan tugasnya sementara di Undip, mulai dari Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum, dan anggota Komisi Empat Senat Universitas.
Saat itu suasana tensi di Undip mulai menurun, bahkan pihak rektorat akhirnya menyodorkan surat kepada Suteki untuk menandatangi pernyataan bahwa dia setia kepada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan setia pada UUD 45. Surat pernyataan itu juga sempat diperbarui oleh Rektor Undip.
"Saat itu saya anggap semua permasalahan sudah selesai. Tapi kemudian keluar SK yang menetapkan saya diberhentikan total," katanya.
Baca Juga:Dituding Pro HTI, Prof Suteki Jelaskan Asal Mula Khilafah
SK itu Suteki mengklaim pihaknya tidak diberi tembusan dan pemberitahuan, bahkan dia baru menerima SK bernomor 586 tertanggal 28 November 2018, atau lewat hampir enam bulan dari tanggal yang dia terima pada 24 Mei 2019.
