SuaraJawaTengah.id - Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah melakukan aksi protes terkait kenaikan BPJS Kesehatan dan menolak Omnibus Law yang dinilai merugikan kepentingan para buruh.
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi KSPI Sumartono mengatakan, target aksi tersebut untuk mendapatkan surat rekomendasi penolakan Omnibus Law dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.
Menurutnya, Omnibus Law tidak meningkatkan investasi. Malah, justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh. Hal itu disebabkan karena Omnibus Law menghilangkan upah minimum dan beberapa hal lain.
"Omnibus Law menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh," katanya, Senin (20/1/2020).
Baca Juga:DPR Berjanji Penuhi Tuntutan Buruh Terkait Omnibus Law
Ia berharap agar semua buruh yang ada di Indonesia untuk kompak melawan RUU tersebut. Selain itu, Sumartono juga mengingatkan kepada buruh di seluruh Indonesia agar menolak RUU yang mengkebiri banyak buruh.
“Kita harus tolak, kita harus lawan, kita tidak boleh diam, jangan sampai mau pemerintah selalu mengkebiri kita dengan Undang-Undang yang menyengsarakan kaum buruh.” jelasnya.
Untuk diketahui, aksi penolakan kenaikan BPJS Kesehatan dan RUU Omnibus Law juga dilakukan oleh beberapa buruh serenntak di beberpa daerah Indonesia.
Kontributor : Dafi Yusuf
Baca Juga:Ada Demo Buruh Tolak Omnibus Law di DPR, Rute Bus TransJakarta Dialihkan
