SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengancam akan potong gaji ke pegawai negeri sipil atau PNS yang melanggar protokol kesehatan.
Ganjar menyiapkan mekanisme denda bagi PNS Jawa Tengah yang melanggar protokol kesehatan.
Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Gedung A lantai 2 kompleks kantor Pemprov Jateng, Senin (3/8/2020).
Tidak menutup kemungkinan, denda dalam bentuk uang akan diterapkan bagi ASN di yang kedapatan tidak memakai masker atau tidak memperdulikan jaga jarak.
Baca Juga:Ini Wajah Tersangka Pembunuh Pasutri di Tegal
"Sekarang di Indonesia lagi rame klaster penularan di kantor-kantor. Maka, kantor sendiri harus mempersiapkan dan memperbaiki protokol kesehatannya. Saya tadi minta, daripada menghukum masyarakat, kita coba latihan dulu dengan menghukum diri sendiri. Maka saya minta disiapkan konsepnya, mulai ASN dulu, yang melanggar akan didenda," katanya.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi ASN untuk melanggar protokol kesehatan saat bekerja. Jika nantinya denda yang diterapkan berupa uang, maka tidak ada alasan ASN tidak memiliki uang untuk membayar denda itu.
"Kalau nggak punya uang, ya tak potong gajinya. Saya minta ini disiapkan dan segera disimulasikan," tegasnya.
Penerapan denda di kalangan ASN sangat penting agar menjadi contoh kepada masyarakat.
Apabila para ASN tertib dan menaati protokol kesehatan, serta yang melanggar didenda, maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintah akan meningkat.
Baca Juga:Jateng Terjunkan Tim Kesehatan ke Beberapa Daerah untuk Tes Covid-19
"Ini akan saya dorong, karena ini momentum untuk memberikan contoh demi perbaikan. Saya minta segera disiapkan dan disimulasikan," tandasnya.
Kepala Daerah di Jateng Tolak Tes Corona Massal
Ganjar Pranowo menyebut ada kepala daerah di Jateng menolak menggelar tes Covid-19 secara masif. Kepala daerah itu takut citra daerahnya turun begitu ditemukan banyak yang terpapar Covid-19.
Ganjar pun mengaku sudah menerjunkan tim kesehatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng ke daerah-daerah untuk melakukan pengecekan.
“Sudah kami tes. Kami cek sendiri dari Pemprov. Ternyata, ada yang positif,” ujar Ganjar.
Pengejaran dengan cara tes massal adalah salah satu cara untuk menangani persebaran Covid-19. Untuk itu, ia selalu meminta kepala daerah se-Jateng gencar melakukan tes.
"Sekali lagi saya ingatkan, jangan takut soal citra. Dan daerah yang sudah mulai menguning atau menuju hijau jangan senang dulu, sekarang penambahan ke merah hampir merata di semua daerah," terangnya.
Dari laporan tim ahli penanganan Covid-19, tingkat persebaran Covid-19 hampir merata. Angka reproduksi efektif atau RT pada pekan ke-31 mengalami peningkatan dibanding pekan sebelumnya.
"Peningkatan ini terjadi terus menerus selama empat pekan terakhir. Artinya apa, ini serius," ucapnya.
Untuk daerah dengan angka reproduksi efektif di atas satu, bertambah enam kabupaten/kota dan menjadi 25 kabupaten/kota.
Dengan hasil itu, penambahan hampir terjadi di seluruh daerah.
"Kabupaten Jepara tertinggi dan kami pantau terus, termasuk Soloraya dan eks Keresidenan Kedu. Untuk itu, saat ini kami mengoptimalkan koordinator wilayah di enam eks keresidenan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu," terangnya.
Sementara itu dikutip dari laman Internet corona.jatengprov.go.id per Senin sore pukul 15.00 WIB, jumlah kasus Covid-19 di Jateng mencapai 9.954 orang. Dari jumlah itu, sekitar 2.978 orang masih menjalani perawatan, 6.083 orang dinyatakan sembuh, dan 893 orang meninggal dunia.
