Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Banyumas Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran

"Soal preferensi politik kita tentu semua punya, tapi dalam menolak UU Cipta Kerja saya tidak akan mempersoalkan itu. Kontestasi pemilihan sudah selesai. Cebong kampret juga sudah tidak ada," lanjutnya.

Sementara itu Bupati Banyumas, Achmad Husein sempat menemui massa aksi mengapresiasi dan menghormati yang pada beberapa hari ini menyampaikan orasi.

"Saya mengerti betul dan paham apa yang diperjuangkan oleh kalian. Saya juga mengikuti dari awal bahwa sesungguhnya perjuangan kalian semua sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Ia menjelaskan kepada massa tidak mungkin jika tuntutannya dipenuhi seratus persen. Karena ini akan berpengaruh terhadap anggaran yang bergantung pada pemerintah pusat.

Baca Juga: Terobos Kawat Berduri, Mahasiswa Dihadang Polri-TNI Dekat Istana Bogor

"Otomatis tidak bisa seratus persen terkabulkan tuntutannya. Semua sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Saya minta kalian berpikir secara logis gunakan akal sehat. Pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat. APBD Kabupaten Banyumas 87 persen berasal dari pusat," katanya.

Menurut Husein, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas merupakan wakil dari pusat. Artinya, pemkab disini adalah anak dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pihaknya akan menyampaikan ke sana.

"Dengan hormat kepada anak-anakku semuanya, dengan sangat tulus hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa memenuhi permintaan anak-anakku semuanya," tegas Husein dengan nada bergetar. 

Kontributor : Anang Firmansyah

Baca Juga: Tolak Pelajar Bermasalah Dikeluarkan dari Sekolah, Anies: Sudah Gak Zaman

• «
• 1
• 2
• »

• Lihat Semua