alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

DPD Partai Demokrat Jateng Sebut Aksi Moeldoko Bukti Arogansi Kekuasaan

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Minggu, 07 Maret 2021 | 22:09 WIB

DPD Partai Demokrat Jateng Sebut Aksi Moeldoko Bukti Arogansi Kekuasaan
Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko, versi KLB Deli Serang, Sumatera Utara. [Dok.Antara]

Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah tetap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai tahun 2024. Tegas DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

SuaraJawaTengah.id - Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang dituding inkonstitusional. Bahkan aksi 'kudeta' itu dinilai sebagai bukti nyata arogansi kekuasaan.

Hal itu diungkap Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Kholik Idris. Pihaknya menegaskan menolak Moeldoko sebagai ketum Partai Demokrat. Kholik juga menyatakan bahwa kongres tersebut tidak konsitusional dan terlihat kasat mata, menabrak AD/ART Partai Demokrat.

 
"Kondisi ini adalah bukti praktik arogansi kekuasaan yang sedang terjadi di depan masyarakat luas, melukai perasaan-keadilan publik, mengingkari akal sehat dan mematikan hati nurani, serta sekaligus memberangus esensi Demokrasi," katanya, dikutip dari timesindonesia.co.id media jejaring suara.com, Minggu (7/3/2021).

Kholik melanjutkan, bahwa KLB yang digelar oleh orang-orang bermasalah dan tanpa aturan itu nyata-nyata melanggar AD/ ART dengan melibatkan pejabat tinggi negara sebagai aktornya. Fakta tersebut menguatkan adanya praktik besi (otoritarianisme) dalam bernegara.

Baca Juga: Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya Akan Santet Moeldoko karena Kudeta AHY

"Dipilihnya Moeldoko, seorang pejabat tinggi negara dan bukan kader internal Partai Demokrat sebagai Ketum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa dan tidak konstitusional menjadi puncak intervensi dan arogansi kekuasaan," sambung dia. 

Menurut Kholik Idris, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah tetap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai tahun 2024. Kepemimpinan AHY adalah yang legal berdasarkan konstitusi partai, diakui dan disahkan oleh negara  melalui Menkumham.

Untuk itu, tidak ada pilihan lain dalam menghadapi hal ini kecuali terus melawan dan menolak Moeldoko sebagai Ketum Demokrat hasil KLB. 

"Inilah fokus perlawanan yang wajib terus dilakukan seluruh kekuatan Partai Demokrat demi membela harga diri dan kehormatannya yang sedang berusaha dibajak oleh para penumpang gelap. Penumpang yang anti Demokrasi, anti konstitusi, anti kebenaran dan aturan serta telah buta Hati Nuraninya," ujar pria juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.

Baca Juga: Demokrat: Ada Kekuatan Besar Back Up Moeldoko Berani Dongkel AHY

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait