SuaraJawaTengah.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kudus tetap mendukung Kepemimpinan katua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal itu mereka buktikan dengan tanda tangan dan cap jempol loyalitas pada Senin (8/3/2021).
Ketua DPC Partai Demokrat Kudus Edy Kurniawan menyebut, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang dianggap sebagai makar dan dinilai ilegal. Ia mengaku, beberapa kader di Kudus sempat ditawari iming-iming uang.
Ketua DPC Partai Demokrat Kudus itu menyebut, total uang yang ditawarkan kepadanya mencapai Rp150 juta, sedangkan yang diserahkan tahap pertama Rp30 juta, pelunasannya ketika sampai di Deli.
Selain dirinya, ada dua kader yang mendapatkan iming-iming uang, di antaranya Wakil Ketua I DPC Demokrat Kamudin dan Wakil Sekretaris DPC Demokrat Kudus Santiko. Bahkan, uangnya langsung ditaruh di meja dan hanya suruh tanda tangan saja.
Baca Juga:Jangan Salahkan Istana, Jhoni Allen: Jenderal Moeldoko Kami Yang Meminang
"Secara tegas saya menolak tawaran tersebut. Dari Kabupaten Kudus sendiri tidak ada yang ikut KLB Deli tersebut," kata Edy Kurniawan.
Penolakan atas tawaran tersebut, juga berdampak pada teror dialami para pengurus dan kader partai dengan ancaman dicopot jika tidak mendukung KLB Deli.
Ia mengakui teror tersebut dilancarkan sebelum pelaksanaan KLB Deli. Sedangkan oknum pengurus yang sempat memalsukan tanda tangan atas surat dukungan KLB, tengah diinvestigasi.
Selanjutnya, selain membubuhkan tanda tangan disertai cap jempol di spanduk kesepakatan sebagai bentuk loyalitas terhadap kepemimpinan AHY, para pengurus DPC dan kader Partai Demokrat itu juga berikrar setia terhadap kepemimpinan AHY.
"Dengan tegas kami tetap setia dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai yang sah," ujarnya.
Baca Juga:Habis Dipecat Demokrat, Apri Sujadi Masih Bertugas Sebagai Bupati Bintan
Selain itu, dua anggota DPRD Kudus dari Partai Demokrat juga akan diminta membuat surat yang menyatakan kesetiaannya terhadap kepemimpinan AHY.
Jika tidak setia, maka bisa diberi sanksi bahkan bisa dilakukan pergantian antar waktu (PAW) keanggotaannya di DPRD setempat.
