Tak Setuju PPN Sembako, Pedagang Semarang: Seharusnya Kita Dikasih Subsidi Bukan Pajak

PPN Sembako dinilai akan menyusahkan para pedagang, apalagi saat ini daya beli masyarakat tengah menurun akibat pandemi Covid-19

Budi Arista Romadhoni
Jum'at, 11 Juni 2021 | 15:59 WIB
Tak Setuju PPN Sembako, Pedagang Semarang: Seharusnya Kita Dikasih Subsidi Bukan Pajak
Ilustrasi pedagang sembako menata telur, pemerintah merencanakan ppn sembako. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraJawaTengah.id - Dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sembako akan menjadi objek pajak.

Pada Pasal 4A barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan begitu, artinya, sembako akan dikenakan PPN.

Pedagang Pasar Johar, Siti Rofia menilai, kebijakan penerapan PPN bagi pedagang sembakau tak masuk akal. Apa lagi, lanjutnya, sampai saat pandemi belum juga usai.

"Seharusnya saat pandemi seperti ini kita para penjual seharusnya malah disubsidi," jelasnyasaat ditemui di lokasi, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:Wacana PPN Sembako, Pedagang Sembako di Bandar Lampung: Ini Menyusahkan Masyarakat

Menurutnya, penerapan pajak pada kebutuhan sembakau akan berakibat melonjaknya harga kebutuhan sembakau yang akan jual, hal itu dapat mempengaruhi pelanggan yang biasa membeli bahan kebutuhan pokok di tempatnya.

"Dengan harga segini saja sudah banyak yang protes kepada saya," ujarnya.

Penjual lain, Nur Afifah mengaku belum mngetahui soal draft Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Meski demikian, dia tetap menolak jika jualan sembakau diterapkan pajak.

"Saya belum tau kalau soal itu, namun kalau disuruh bayar pajak ya menolak," ucapnya.

Menurutnya, dengan diterapkannya pajak pada penjual sembakau maka akan banyak warga yang protes. Jika sembakau dibri pajak, harga barang yang dijual juga akan ikut naik.

Baca Juga:Demokrat Tolak soal PPN Sembako: Jangan Demi Beton, Periuk Rakyat Dipajaki!

"Pasti banyak yang protes nanti kalau barang yang kita jual ikut naik karena disuruh baya pajak," lanjutnya. 

Apalagi, lanjutnya, harga barang kebutuhan pokok sejauh ini tak pernah stabil. Bahkan beberapa kali seperti komoditas cabai sempat naik Rp100 ribu per satu kilogramnya, jika tetap dikenakan pajak maka harganya juga ikut bertambah.

"Bulan-bulan seperti menjelang lebaran gitu pasti ada kenaikan. Kalau ada pajaknya kita pasti harganya tambah tinggi lagi itu," paparnya.

Kontributor : Dafi Yusuf

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini