alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Sengketa Tanah Kantor Wali Kota Magelang dengan TNI, Pelayanan Publik Berjalan Normal

Budi Arista Romadhoni Kamis, 26 Agustus 2021 | 08:12 WIB

Sengketa Tanah Kantor Wali Kota Magelang dengan TNI, Pelayanan Publik Berjalan Normal
Akmil memasang lambang TNI di gedung Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (25/8/2021). Imbas sengketa pemanfaatan lahan eks Markas Komando Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri). [Dok. Humas Pemkot Magelang]

Pemerintah Magelang memastikan pelayanan publik berjalan normal meski ada masalah sengketa tanah dengan Akedemi TNI

SuaraJawaTengah.id - Sengketa tanah terjadi antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akademi TNI atau AKMIL. Pihak Akdemi demi TNI pin memasang logo TNI Kantor Wali Kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo. 

Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono meminta para pegawai di lingkungan Kantor Wali Kota Magelang tetap tenang bekerja dan tidak terpengaruh dengan pemasangan logo tersebut.

Kantor Wali Kota Magelang yang menggunakan aset milik Akabri (Akademi TNI) sampai saat ini masih menjadi polemik.

"Tetap bekerja seperti biasa, kerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya," kata Joko menyadur dari ANTARA, Rabu (25/8/2021). 

Baca Juga: Curhat Pemuda Gagal Jadi Perwira, Pamer Latihan Fisik, Publik: Pantas Aja Ditolak

Sejumlah OPD dan instansi yang berada di kompleks Kantor Wali Kota juga beroperasi seperti biasa, meskipun saat ini diberlakukan kebijakan work from Office (WFO) dan work from home (WFH).

Termasuk Dinas Kesehatan Kota Magelang sejauh ini masih menjadi garda penanganan COVID-19 juga dipastikan tidak mengalami penurunan layanan.

Joko mengatakan saat ini Kota Magelang sedang fokus pada penanganan COVID-19. Apalagi kota ini masih harus melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 sesuai Instruksi Mendagri nomor 35 Tahun 2021.

"Kami sedang fokus pada penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan percepatan vaksinasi. Termasuk sosialisasi protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat agar Kota Magelang turun level," katanya.

Menurut dia, Pemkot Magelang masih terus berikhtiar untuk menyelesaikan polemik ini dengan sebaik-baiknya. Pihaknya sempat berdiskusi dengan Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Akademi TNI terkait kegiatan Akademi TNI di lingkungan Gedung Wiworo Wiji Pinilih pada 22 April 2021.

Baca Juga: Akibat Virus Corona, 334 Anak di Magelang Jadi Yatim Piatu, Bagaimana Masa Depannya?

Kemudian, pada 18 Agustus 2021, Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam memfasilitasi Pemkot Magelang untuk membahas permasalahan ini bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang, BPN Provinsi Jawa Tengah, pihak Akademi TNI, Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait