Bupati Ditahan KPK, Ganjar: Momentum Banjarnegara untuk Reformasi

SuaraJawaTengah.id - Bupati Banjarnegara yang selama ini viral telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK yang berujung penahanan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan 'Ini momentun Banjarnegara untuk reformasi.

Usai penahanan tersangka BS, Ganjar Pranowo langsung menandatangi surat Pelaksana Harian (PLH) yang ditujukan kepada wakil Bupati Banjarnegara, Syamsuddin. Menurut dia, hal itu merupakan langkah untuk Banjarnegara segera melakukan reformasi.

"Soal penunjukkan PLH surat surat sudah saya tandatangani, saya telpon pak wakil dan merespon langsung, satu agar layanan tidak terganggu, kedua ini momentum untuk Banjarnegara me-refom diri, saya kasih sedikit guide, mudah mudahan dari pengalaman kami menangani hal semacam ini bisa dilakukan, tapi tanpa dilakukan perubahan dari dalam ya percuma," ujar dia saat wawancara usai rapat kordinasi di Pendopo Dipayudha Adigraha, Senin (7/9/2021).

Dalam waktu bersamaan, Ganjar juga mengimbau agar politik anggaran di up to date menjadi digital. Hal itu bertujuan untuk transparansi anggaran atau keuangan. Sehingga, hal sekecil apapun dapat terpantau karena semua diwajibkan laporan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengunjungi kator Bupati Banjarnegara Senin (6/9/2021). [Dok Pemprov Jateng]

"Politik anggaran digital-kan, kalau sulit kami siap mendampingi, LHKPN harus dilaporkan, bagaimana unit mengendalikan gratifikasi. Awal mungkin akan sulit sekali, ya dapet sesuatu rasanya eman eman dilaporkan terus ya wis diambil sendiri, nah yang begitu itu dilakukan terus menerus ,terus lebih banyak,"kata dia.

Menurut Ganjar, masa jabatan pasangan winchin - syamsuddin harus di optimalkan untuk memperbaiki keadaan. "Tinggal 9 bulan masa jabatannya ini memontum untuk merefom, layani masyarakat dengan mudah -murah - cepat, transparan akuntabel, yang kedua harus berintegritas,"sambung dia.

Ia juga meminta untuk menindak jika ada yang melakukan pungutan liar. Selain itu, ia juga berpendapat jika perlu, Banjarnegara perlu membentuk TPP atau tambahan penghasilan untuk para ASN dan itu bisa dilakukan jika sudah reformasi.

"Sikap semua pungli, nggak boleh ada setoran, kalau perlu siapkan TPP atau tambahan penghasilan para ASN dan itu bisa dilakukan dengan kalau tidak refom,"ujar dia.

Ganjar mengaku bahwa selama ini pihaknya tidak banyak komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten Banjarnegara ketika BS memimpin. Ia mengritik Kabupaten Banjarnegara kurang transparan dan kurang updet tentang pelayanan aspirasi masyarakat.

"Saya tidak terlalu banyak bisa berkomunikasi sebenanya sama Banjarnegara, karena saya melihat medsos nggak ada, nggak aktif,jadi sukanya orang melapor ke saya, krn orang mau lapor nggak tau addresnya ke siapa," jelas dia.

Kontributor : Citra Ningsih