SuaraJawaTengah.id - Kaesang Pangarep meledek gaji sang kakak yang menjadi Wali Kota Solo. Ia menyebut gaji Gibran Rakabuming Raka sangat kecil.
Namun, ungkapan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memang benar adanya. Kaesang mengatakan bahwa jumlah uang di rekeningnya bahkan lebih banyak dibandingkan dengan sang kakak apalagi ayahnya.
Pernyataan Kaesang disampaikan saat menjadi tamu acara YouTube Podcast Deddy Corbuzier, Selasa (21/9/2021). Dalam kesempatan tersebut, Kaesang kepada Deddy mengungkapkan soal gaji sang kakak dan ayahandanya selama menjadi pejabat publik.
“Saya tahu lah Mas Gibran, saya tahu gaji wali kota berapa. Ya sama saya kasihan. Gajinya segitu, kena Covid-19 pula. Harus bertanggung jawab sama ratusan ribu warga, ribet,” ujar dia.
Baca Juga:Gibran Sebut AHHA PS Pati Kuasai Jurus Kungfu, Warganet: Awas Diserang Emak-emak Baper
Lantas, berapa besaran gaji yang diterima Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai Wali Kota Solo?
Menyadur dari Solopos.com, Kamis (23/9/2021), gaji wali kota diatur dalam PP Nomor 59 tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, gaji pokok seorang wali kota sebesar Rp2,1 juta per bulan.
Jumlah gaji pokok itu memang terbilang kecil dan hanya berbeda tipis dengan UMK Kota Solo 2021 yakni sebesar Rp2.012.810.
Meski demikian, masih ada tunjangan yang mengikuti dan nilainya cukup besar. Bahkan, tunjangan Gibran sebagai Wali Kota Solo nilainya jauh lebih besar dibandingkan gaji pokoknya.
Baca Juga:Balas Ledekan Kaesang Karena Bergaji Kecil, Gibran: Hidup Tak Selamanya Soal Uang
Tunjangan
Salah satu tunjangan yang diperoleh Gibran adalah tunjangan jabatan dengan besaran Rp3,78 juta per bulan, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 68/2001 tentang Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Selain itu, seorang kepala daerah juga mendapatkan tunjangan beras, anak, istri, BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan.
Selain gaji pokok dan tunjangan sebagai Wali Kota Solo, Gibran juga memperoleh biaya penunjang operasional bulanan. Untuk besarannya sendiri tiap daerah berbeda-beda tergantung Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Sementara PAD Kota Solo terakhir pada 2019 mencapai Rp545.791.815.386.
Dengan besaran PAD tersebut dan merujuk pada PP Nomor 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tunjangan operasional Wali Kota Solo paling kecil adalah Rp600 juta dan paling tinggi Rp3 miliar.
Bukan hanya gaji, tunjangan dan biaya operasional, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga mendapatkan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP 109/2000.
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan,” bunyi Pasal 6.
Tanggapan Gibran
Gibran mengonfirmasi gajinya sebagai Wali Kota Solo tak lebih besar dari pendapatan sebagai pengusaha.
“Ya kalau masalah pendapatan, sebelum jadi Wali Kota, saat jadi pengusaha ya beda. Iya dong [Lebih besar saat jadi pengusaha],” ujar dia saat diwawancara wartawan seusai mengunjungi RSUD Ngipang Solo, Rabu (22/9/2021).
Tapi Gibran menyatakan motivasinya menjadi orang nomor satu di Kota Bengawan bukan untuk mencari keuntungan.
“Tapi kan urip kui ora [hidup itu tak] selamanya golek [mencari] duit. Saya kan di sini ora golek [tidak mencari] duit. Nek golek [kalau cari] duit ya pilih jadi pengusaha wae [saja],” sambung dia.
Saat ditanya berapa nilai gaji sebagai Wali Kota Solo, suami dari Selvi Ananda tersebut tidak mau menjawab.
Gibran mengaku tetap mengambilnya setiap bulan. Tapi uang gaji itu dia pergunakan membeli beras guna dibagikan kepada warga yang membutuhkan, serta membayar warga berobat.
“Bukannya tidak diambil, saya ambil untuk beli beras, bayari warga yang tak bisa bayar SPP, bayari warga yang tak bisa bayar obat, itu aja. Sok-sok [kadang-kadang] ya malah tombok. Ya sekali lagi kembali ke tadi loh, jadi Wali Kota bukan cari duit,” terang dia.
Ditanya berapa besar Gibran nombok untuk membantu warga Solo yang membutuhkan tiap bulannya, dia tidak mau menyebutkan.
“Yang namanya nombok ora [tidak] perlu dipikirke, sing penting warganya sehat, isoh [bisa] berobat, isoh sekolah,” kata dia.
