alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Meski PPKM Dilonggarkan, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Patuh dengan Protokol Kesehatan

Budi Arista Romadhoni Minggu, 24 Oktober 2021 | 21:01 WIB

Meski PPKM Dilonggarkan, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Patuh dengan Protokol Kesehatan
ilustrasi masker. Pemerintah meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun PPKM telah dilonggarkan. (Dok. Envato)

Pemerintah meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun PPKM telah dilonggarkan

SuaraJawaTengah.id - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dilonggarkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan (Prokes) saat ini?

Meski pemberian vaksin sudah diberikan secara masif, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap mantaati protokol kesehatan, termasuk ketika melakukan perjalanan menggunakan kendaraan angkutan umum guna menghindari risiko lonjakan kasus COVID-19.

"Kita harus tetap waspada untuk menghindari risiko lonjakan kasus COVID-19. Hal ini sudah terjadi di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Rusia," kata Menkominfo Johnny G Plate dalam pernyataan pers, Sabtu (23/10/2021). 

Menkominfo Johnny mengatakan, masyarakat sudah mulai melakukan kegiatan ekonomi dan melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum seperti kereta rel listrik (KRL), Mass Rapid Transit (MRT), dan Bus.

Baca Juga: Catat! Syarat Penerbangan Terbaru Masa PPKM Jawa-Bali

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi membatasi jumlah penumpang di dalam transportasi umum setelah Jakarta menerapkan PPKM level 2. Aturan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang PPKM Level 2 itu berlaku mulai Selasa (19/10/2021) hingga 1 November 2021.

Meski angkutan kota di DKI Jakarta dibolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimum 100 persen, kapasitas maksimum Kereta Rel Listrik (KRL) tetap hanya 32 persen. Hal itu mengacu pada menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 89 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan mulai berlaku pada 21 Oktober 2021.

SE tersebut mengatur kapasitas maksimum penumpang kereta api antarkota, kereta rel listrik (KRL), dan kereta api lokal. Kapasitas maksimum untuk kereta api antarkota ditetapkan sebesar 70 persen, sedangkan KRL dan kereta api lokal di wilayah aglomerasi masing-masing 32 persen dan 50 persen.

Menkominfo Johnny menekankan, aktivitas masyarakat seperti di Jakarta dilonggarkan tidak hanya mengacu pada penyebaran COVID-19 yang kian melandai di Ibu Kota, tapi juga karena banyaknya warga di wilayah Jabodetabek yang divaksin COVID-19.

"Pemerintah mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan prokes ketika melakukan beraktivitas dan bepergian," ujarnya.

Baca Juga: Wisata di DIY Tetap Boleh Buka Tanpa CHSE Pasca Penurunan Level PPKM

Menkominfo mengingatkan disiplin menggunakan masker sangat penting untuk mencegah percikan atau droplet dari hidung dan mulut sendiri maupun orang lain. Mikroorganisme seperti virus SARS COV-2 tidak akan terlihat dengan kasat mata, sehingga penggunaan masker sangat penting sebagai bentuk proteksi diri dan orang lain.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait