SuaraJawaTengah.id - Konflik di Indonesia terjadi bukan hanya karena perselisihan politik. Kelompok, suku, budaya, dan agama sering kali menelan korban jiwa.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan 11 dari 15 konflik besar yang terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa masyarakat disebabkan ketidakadilan.
"Dari pengalaman kita berbangsa selama 77 tahun, kita memahami bahwa setidak-tidaknya ada 15 konflik besar melanda negeri ini yang menyebabkan munculnya korban seribu orang di atasnya. Dari 15 konflik itu, 11 karena ketidakadilan, yakni ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi," ujar Jusuf Kalla dikutip dari ANTARA Sabtu (15/1/2022).
Jusuf Kalla menyampaikan salah satu contoh dari 11 konflik besar akibat ketidakadilan itu adalah konflik di Aceh.
Baca Juga:Jusuf Kalla Himbau Umat Islam Belajar Berwirausaha ke Warga Keturunan Tionghoa
Konflik di Aceh, kata dia, terjadi karena munculnya rasa ketidakadilan ekonomi di dalam diri masyarakatnya.
"Aceh sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan itu belum bisa memberikan kemakmuran ekonomi secara merata kepada masyarakatnya," ucap Jusuf Kalla.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla memandang persoalan ketidakadilan di Tanah Air perlu segera dituntaskan.
Ia menambahkan bahwa di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kata adil dimuat dalam dua sila, yaitu sila kedua dan kelima yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Dengan begitu, menurutnya, dua sila itu memberikan nuansa bahwa keadilan adalah upaya yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan.
Baca Juga:Menurut JK, Saudagar Harus Punya Seribu Akal, Ini Buktinya
"Meskipun adil dan maju itu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi harus dilakukan," kata Jusuf Kalla.
Dalam diskusi yang juga merupakan rangkaian Dies Natalis Ke-24 Universitas Paramadina itu, Jusuf Kalla mengatakan upaya mewujudkan keadilan dan kemajuan perlu didukung manajemen pemerintahan yang baik serta perbaikan di bidang ekonomi dan sosial.
"Bidang ekonomi dan sosial bisa meningkatkan kemakmuran sehingga mewujudkan keadilan," ujar Jusuf Kalla.
