SuaraJawaTengah.id - Masalah stunting atau kekerdilan masih terjadi di Indonesia. Bukan tanpa sebab, kekurangan asupan gizi menjadi faktor utama.
Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 3 persen untuk generasi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy di Solo, Selasa, mengatakan daerah kumuh menjadi pusat konsentrasi lahirnya anak-anak yang mengalami kekerdilan.
"Ketika Pak Wali (Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka) mengambil langkah penanganan kumuh di Surakarta, ada puluhan target prioritas pembangunan di Indonesia yang bisa tercapai," kata Muhadjir dikutip dari ANTARA Selasa (25/1/2022).
Baca Juga:Cegah Anak Stunting Sejak Masih Dalam Kandungan, Ibu Hamil Harus Banyak Konsumsi Makanan Ini
Ia mengatakan kasus kekerdilan sendiri menjadi permasalahan mendasar di sebuah negara.
"Masa depan Indonesia ditentukan sehat atau tidaknya generasi yang masih ada di dalam kandungan dan usia di bawah dua tahun. Kelompok ini jadi penentu bagaimana pembangunan SDM akan dilakukan," katanya.
Menurut dia, jika gagal mengamankan 1.000 hari awal kehidupan maka intervensi apapun pada tahap berikutnya tidak akan membuahkan hasil maksimum.
"Karena kekerdilan adalah masalah pertumbuhan otak, walaupun yang diukur panjang dan berat badan bayi tetapi yang penting adalah pertumbuhan otaknya. Itulah problem yang masih dihadapi Indonesia," katanya.
Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 27,6 persen bayi di Indonesia dalam keadaan kerdil. Artinya satu dari tiga bayi dipastikan dalam keadaan kerdil.
Baca Juga:Anak Stunting Berisiko Mengalami Obesitas dan Dampak Buruk Lainnya Hingga Dewasa
"Alhamdulillah setelah dua tahun ini kita bisa menurunkan jadi 24,4 persen. Selama dua tahun saya hitung kira-kira dalam satu tahun bisa turun 1,7 persen. Ketika Bapak Presiden menanyakan ke saya kalau tahun ini turun 3 persen bisa tidak, saya jawab asal COVID-19 bisa dikendalikan, Insyaa Allah bisa," katanya.
Ia mengatakan tidak tercapainya target penurunan kasus kekerdilan pada dua tahun ini karena terhambat oleh pandemi COVID-19.
"Anggaran difokus ulang (untuk penanganan pandemi) dan pelayanan di lapangan seperti Posyandu tidak mungkin dilakukan. Kunjungan petugas dari rumah ke rumah juga tidak dilakukan karena takut kena COVID-19," katanya.
