Ombudsman melaporkan ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK Tahun 2021. Selain itu, ada temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.
Dia mengatakan temuan ORI tersebut menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat sehingga data tidak akurat sehingga alokasi pupuk menjadi tidak tepat sasaran.
Selain itu, menurut dia, petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi.
Karena itu, dia meminta pengawasan dan penindakan di lapangan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak boleh main-main.
Baca Juga:Polisi Bongkar Mafia Pupuk Subsidi Di Nganjuk, Kementan Minta Masyarakat Ikut Awasi
"Kami di DPR RI akan terus mengawal. Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani," ujarnya.
Selain itu Puan meminta para petani untuk aktif mengawal penyaluran pupuk subsidi. Dia mengingatkan agar petani dan pengurus kelompok tani tidak tergoda iming-iming keuntungan dari penyelewengan pupuk bersubsidi.
