Orang Kesayangan Presiden Jokowi, Ainun Najib Protes Perpanjangan Presiden Tiga Periode: Sesuatu yang Hina

Praktisi Teknologi dan Informasi, Ainun Najib turut angkat bicara mengenai isu perpanjangan Presiden menjadi tiga periode

Budi Arista Romadhoni
Kamis, 31 Maret 2022 | 08:37 WIB
Orang Kesayangan Presiden Jokowi, Ainun Najib Protes Perpanjangan Presiden Tiga Periode: Sesuatu yang Hina
Potret Praktisi Teknologi dan Informasi sekaligus Tokoh Nadhlatul Ulama, Ainun Najib. (Instagram)

SuaraJawaTengah.id - Nama Ainun Najib beberapa waktu yang lalu sempat jadi perbincangan publik ketika namanya disebut oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2022-2027. 

Dalam sambutannya tersebut, secara khusus Presiden Jokowi meminta PBNU untuk membujuk kadernya pulang dan berkarya di Indonesia. 

Seperti diketahui Ainun Najib dikenal sebagai praktisi teknologi informasi yang bekerja dan berdomisili di Singapura. 

Meski tinggal di Singapura, rupanya Ainun Najib masih mengikuti segala perkembangan dan permasalahan di Indonesia. 

Baca Juga:Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Wacana Jabatan 3 Periode

Melalui akun twitternya, Ainun Najib turut angkat bicara soal isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. 

Ainun Najib tak menyetujui ide gila tersebut. Sebab menurutnya, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan mengkhianti reformasi. 

"Kalau amandemen konstitusi hanya untuk memperpanjang kuasa, maka itu sesuatu yang hina. Membatalkan reformasi," kata Ainun Najib. 

Ia lebih menyarankan Presiden Jokowi dan jajarannya untuk fokus memperbaiki sistem tata negara yang nilainya masih kurang baik.  

"Tapi kalau untuk memperbaiki tata negara (yang jelas di penanganan pandemi 2020 amburadul), maka itu bisa jadi sesuatu yang mulia. Meneruskan reformasi," paparnya. 

Baca Juga:Didukung 3 Periode oleh Asosiasi Kepala Desa, Jokowi: Kita Harus Patuh Terhadap Konstitusi

Selain itu, Ainun Najib juga meminta Presiden juga untuk menghapus otonomi daerah dan menggantinya dengan sistem federal. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini