Komunitas pedagang asongan Borobudur, Rabu (15/6/2022) mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Mereka memprotes putusan PT TWC Borobudur yang melarang pedagang asongan berjualan di zona II Borobudur.
Asongan menilai keputusan itu tidak berpihak pada pedagang kecil. Mereka mempertanyakan sikap TWCB yang melarang pedagang asongan berjualan di zona II, tapi menjalankan aktivitas perekonomian di area tersebut.
Mewakili pedagang asongan, Ketua Umum Serikat Pekerja Pariwisata Borobudur, Wito Prasetyo menilai PT TWC harus fair menerapkan aturan.
“Kami merujuk pada aturan. Zona II dalam itu tidak diperbolehkan untuk kegiatan komersialisasi. Kalau asongan nggak ada, ya semua nggak ada komersialisasi di zona II dalam,” kata Wito.
Baca Juga:Tak Boleh Berjualan, Pedagang Asongan Borobudur Mengadu ke LBH Yogyakarta
Menurut salah seorang pedagang asongan, Kodirun, banyak stan menjual minuman, makanan, bahkan souvenir berada di zona II kompleks Candi Borobudur.
“Nggak masalah kalau aturannya begitu (larangan berjualan di zona II). Tapi selama masih ada kegiatan komersial dibolehkan, kami tetap mau jualan disitu. Lha wong yang lain bermodal besar boleh, kami yang untuk makan saja nggak boleh,” ujar Kodirun.
Di kantor LBH Yogyakarta, mantan pegiat Jaringan Kerja Pariwisata, Jack Priyana menilai kondisi pengelolaan kompleks Candi Borobudur tidak berubah banyak sejak tahun 2004.
Penduduk lokal hingga saat ini dipolakan hanya sebagai para pengais rejeki yang tidak dilibatkan dalam mengambil kebijakan strategis. Bekerja hanya pada sektor pinggiran: pengasong, tukang parkir, dan calo.
“Masyarakat Borobudur hanya menjadi objek bidang garap. Saya kaget ini ternyata wajah-wajah lama (pedagang asongan). Mereka masih sama sejak dulu. Tidak ada peningkatan ekonomi,” jelas Jack Priyana.
Baca Juga:Pedagang Asongan Protes Dilarang Jualan di Candi Borobudur: Ini Diskriminasi!
Ini menunjukkan para penduduk lokal Borobudur yang sejak lama mencari rezeki di kompleks candi, tidak “naik kelas” secara ekonomi. Jack Priyana berharap warga lokal Borobudur dilibatkan dalam mengambil kebijakan terkait pariwisata kawasan.
