Sementara itu senada dengan Bagus, Presiden BEM Unsoed, Alfan Maulana Akbar, meminta agar draft RKUHP bisa dibuka dan diakses publik.
Agar masyarakat bisa menilai apakah pasal-pasal yang akan disahkan berpihak pada rakyat atau kepentingan oligarki.
"Bagaimana kalau kita mau mengkaji apakah isi benar atau tidak, kalau belum dipublikasikan? Buka draftnya maka kita akan nilai," tegasnya.
Kontributor : Anang Firmansyah
Baca Juga:Puan Maharani Ungkap Alasan Megawati Tak lagi Keliling Turun ke Lapangan seperti Dahulu
