SuaraJawaTengah.id - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan berdasarkan survei yang dilakukannya pada 16 hingga 24 Juni 2022, masyarakat menilai kondisi politik di Tanah Air pada Juni lebih baik dibandingkan April 2022.
"Pada bulan April waktu survei dirilis, mereka yang mengatakan kondisi politik nasional lebih buruk lebih banyak dibandingkan yang mengatakan kondisi politik nasional baik. Tapi, peta hari ini mengalami perbaikan, tren positif. Masyarakat lebih positif melihat kondisi politik pada bulan Juni," katanya Burhanudin dikutip dari ANTARA di Jakarta, Senin (12/7/2022).
Lebih lanjut, dia memaparkan berdasarkan hasil survei pada bulan April 2022, ditemukan 23 persen responden menilai kondisi politik nasional baik serta 31,7 persen responden lainnya menilai buruk, sedangkan pada bulan Juni 2022, jumlah responden yang menilai kondisi politik nasional baik meningkat hingga mencapai 31 persen dan hanya 19,2 persen yang menilai buruk.
Adapun 31 persen responden yang menilai kondisi politik nasional baik itu terdiri atas 1,2 persen responden yang memberikan nilai sangat baik dan 29,8 persen menilai baik.
Baca Juga:Survei Indikator: 57,3 Persen Pemilih Jokowi Tidak Setuju Pemilu 2024 Ditunda
Lalu, 41,5 persen responden lainnya menilai kondisi politik nasional sedang, 17,2 persen menilai buruk, 2 persen menilai sangat buruk, dan 8,3 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Burhanuddin, persepsi publik terhadap politik nasional itu berkorelasi dengan tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan bahwa jika masyarakat merasa makin puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, mereka pun menilai bahwa kondisi politik nasional kian baik.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku narasumber mengatakan penilaian atau respons publik memang tidak stabil. Mereka, kata dia, akan memberikan penilaian sesuai dengan perkembangan atau perubahan kinerja Pemerintah.
Dengan demikian, menurut Mahfud, penilaian masyarakat, seperti terhadap kondisi politik nasional yang sempat memburuk pada bulan April 2022, disebabkan kemunculan sejumlah isu, seperti penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Akan tetapi, lanjut dia, ketika pemerintah sudah merespons isu tersebut dengan langkah-langkah kebijakan yang menjanjikan, respons atau penilaian publik pun akan membaik, seperti yang terjadi pada bulan Juni ini.
Baca Juga:Survei Indikator Politik: Tanpa Anies dan Prabowo, Sandiaga Melejit Jadi Cawapres 2024
"Pada bulan April itu kan hampir semuanya (penilaian dari masyarakat) turun karena ada usul penundaan pemilu, (jabatan) presiden tiga periode, dan persoalan minyak goreng. Presiden merespons dengan cepat mengatakan Pemilu 2024 tetap jalan," ucap Mahfud.
