Harga BBM Naik, Politikus PKS: Kalau Tidak Menolak, Berarti Pura-pura Bahagia

Kenaikan harga BBM, dikatakan Feni, sudah pasti memunculkan multiplier effect "semua harga pasti akan naik."

Siswanto
Rabu, 14 September 2022 | 13:55 WIB
Harga BBM Naik, Politikus PKS: Kalau Tidak Menolak, Berarti Pura-pura Bahagia
Pengendara sepeda motor mengantre mengisi BBM di SPBU Ciceri Kota Serang, Sabtu (3/9/2022). [SuaraJakarta.id/Wivy Hikmatullah]

SuaraJawaTengah.id - Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PKS Feni Purwaningsih mengatakan pemerintah seharusnya memiliki solusi yang tidak membebani masyarakat, selain dengan menaikkan harga BBM.

Feni menyebut banyak solusi yang seharusnya diambil pemerintah, misalnya dengan menghentikan proyek Ibu Kota Negara Nusantara "dan proyek-proyek yang tidak terlalu penting. Intinya pada skala prioriras."

Kenaikan harga BBM, dikatakan Feni, sudah pasti memunculkan multiplier effect "semua harga pasti akan naik."

Feni menyebut  hasil survei telah menunjukkan adanya penolakan dari mayoritas warga terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca Juga:Legislator PKS Tebar Puluhan Spanduk di Bekasi Dukung Demo Tolak Kenaikan BBM

Survei Poligov Strategic Consulting menunjukkan 80 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 78,7 persen warga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Pendukung Jokowi dan Prabowo saat pemilihan presiden sama-sama menolak. Kalau tidak menolak, berarti pura-pura bahagia. Tidak mungkin, karena ketika harga BBM naik semua pasti terimbas,” kata Feni dalam laporan Beritajatim.

Solusi atas dampak kenaikan harga BBM dengan memberikan bantuan langsung tunai disebut Feni tak akan banyak berdampak untuk mendongkrak atau mempertahankan daya beli masyarakat, terutama warga miskin.

“Rakyat miskin di Indonesia ada berapa? Apalagi yang rentan miskin tidak mendapat (bantuan). Padahal yang rentan miskin habis ini menjadi miskin, menambah angka kemiskinan,” kata Feni.

Kenaikan harga BBM telah memunculkan dilema di kalangan pengusaha yang memiliki pekerja.

Baca Juga:BPH Migas Sebut Digitalisasi Penyaluran BBM Jadi Solusi Subsidi Tepat Sasaran

“Mau menaikkan gaji susah. Bisa-bisa gulung tikar. Tapi kalau gaji tidak dinaikkan ya kasihan juga karyawan. Ini pilihan sulit,” kata Feni.

Feni mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperbaiki fasilitas dan pelayanan transportasi umum.

Dengan demikian, kata Feni, masyarakat memilih menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke tempat kerja maupun sekolah daripada menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu, menurut dia, akan berimbas pada penghematan konsumsi BBM.

“Insya Allah akan mengurangi. Apalagi Jember mulai macet di mana-mana,” katanya.

Feni berharap DPRD Jember mengundang Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk memperoleh paparan mengenai kondisi ekonomi terkini dan antisipasi inflasi ke depan. “Ini penting agar kita bisa menghadapi kenyataan dan tidak lari dari kenyataan,” katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini