Menurut Yannes, pemerintah perlu mendorong percepatan implementasi pengurangan karbon ini dengan menambahkan lagi berbagai insentif yang dapat membuat harga komponen baterai yang merupakan komponen termahal di kendaraan menjadi lebih murah dan terjangkau.
Kemudian, ia menambahkan, secara bertahap pemerintah perlu segera menerapkan pajak kendaraan bermotor berbasis karbon sebagai unsur paksaan agar secara rasional masyarakat mulai beralih ke kendaraan dengan polusi yang semakin rendah.
Lalu, pemerintah perlu segera memproduksi bahan bakar pengganti BBM fosil yang sudah menggerus ratusan triliun subsidi dari kas negara untuk mesin bensin, misalnya dengan mempercepat produksi dan pemasaran bioetanol sebagai campuran BBM dengan model bisnis seperti yang sudah diterapkan melalui biodiesel.
"Etanol hingga kadar 15 persen dapat dicampurkan pada bensin dan digunakan sebagai bahan bakar otomotif pada banyak kendaraan ICE (internal combustion engine) tanpa perlu modifikasi," kata Yannes.
Sementara, untuk para pemangku kepentingan industri otomotif nasional untuk mendukung dan mengakselerasi kebijakan pengurangan emisi karbon nasional adalah di samping segera mempersiapkan produksi mesin motor bakar fleksibel yang mampu digunakan hingga 100 persen etanol hingga segera berinvestasi di battery electric vehicle (BEV).
"Produsen mobil perlu untuk mengubah model bisnis mereka untuk membuat harga BEV terjangkau pangsa pasar terbesar di Indonesia hingga berada di kisaran Rp300 juta ke bawah dengan dukungan subsidi untuk pembeli dari pemerintah terutama untuk harga baterainya," ujarnya.
